IKM Perlu Inovasi dan Proteksi

Netizenindonesia.com, Denpasar. Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia, sulit berkembang karena kurangnya modal, teknologi tertinggal, dan produktivitas yang kurang.

“Terkait produktivitas, banyak IKM yang selalu mengandalkan cara tradisional dalam membuat produk. Usaha mereka belum masuk ke kapasitas produksi yang layak dan efisien untuk maju dan berdaya saing”, kata Direktur IKM pangan, kayu dan furniture, Sudarto dalam pelatihan teknis kewirausahaan yang diinisiatori Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), di Hotel Berry Beach, Denpasar, Bali.

Sementara itu, Ngurah Ketut Tusta Buana mengingatkan, pelaku IKM harus meningkatkan daya saing, agar memiliki kapasitas terutama dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN.

“Pelatihan ini dimaksudkan untuk memperkuat daya saing, khusunya atas teknologi produk lokal olahan seperti Virgin Coconut Oil (VCO) dan sejenisnya,” ungkap Kabid IKM dan prindustrian Provinsi Bali, Ketut Ngurah Tusta Buana. Selain itu, diperlukan kapasitas dan jaringan teknologi dalam merebut pasar

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman Dhamantra, Anggota Komisi VI DPR RI mengajak para stake holder mendorong inovasi yang bisa diimplementasikan oleh IKM. “Kita bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pengelola riset untuk membangun pilot project di daerah, terutama ke bidang berpotensi besar seperti di industri pengolahan makanan, buah-buahan, dan industri terkait pertanian lainnya,” tandasnya.

Hal tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebab sejatinya, kata Nyoman, sudah banyak inovasi yang lahir dari perguruan tinggi dan lembaga lainnya. “Seperti Tawan, bengkel di Karang Asem, atau Agung Patrayadnya dalam solar energi (tenaga surya), dan sejenisnya.  Mereka-mereka ini perlu dukungan pemerintah untuk implementasikan gagasan, sehingga bermanfaat bagi dunia usaha. Ini juga jadi kendala karena sering kita lihat inovasi hanya jadi “pajangan” di pameran teknologi?”, ujar Dhamantra selaku partner Kementrian Perindustrian.

Inovasi, lanjutnya, harus mendapatkan proteksi dari pemerintah. Mengingat selama ini, tidak ada kebijakan yang memproteksi teknologi dan produk lokal dalam dinamika pasar dan pariwisata.

Acara yang berlangsung 19 Oktober-23 Oktober 2016 ini merupakan bentuk tanggung jawab dari Kementrian Perindustrian, untuk memberikan solusi agar kendala yang selama ini dialami para pelaku IKM dapat teratasi. Sebab Indonesia membutuhkan dua persen dari total penduduk menjadi wirausahawan, atau sekitar lima juta wirausahawan yang minimal 50 persennya adalah wirausahawan bidang industri.

Related posts

Leave a Reply