Dibrondong Dua Truk Brosur Fitnah, Pesona Anies-Sandi Makin Mengkilap

NetizenIndonesia.com, Jakarta – Suhu politik DKI kian memanas, bagaimana tidak, pilkada DKI putaran kedua tinggal menghitung hari.

Anies-sandi, salah satu paslon mendapatkan serangan kampanye hitam. Brosur kampanye hitam sampai 2 truk ditemukan oleh Panwaslu. Beredarnya surat kontrak politik syariat islam palsu dengan tanda tangan Anies-Sandi menjadi bukti Pilgub DKI belum berhasil menonjolkan gagasan dan program.

Sebelumnya, beredar pesan berantai yang menyebutkan ada spanduk dengan isi menegakkan perda syariah Islam jika keduanya menang pilkada. Kepada warga yang mendapatkan dokumen mengatasnamakan Anies-Sandi tetapi berisi informasi yang menyimpang, Anies menyarankan untuk mengecek kebenaran informasi itu melalui situs web Anies-Sandi Jakarta Maju Bersama.

Keseriusan aparat penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kasus dugaan pidana pemilu diuji. Aparat gabungan yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan badan pengawas pemilu itu ditantang dapat mengungkap dalang di balik upaya kampanye hitam terhadap salah satu pasangan kandidat di Pilkada DKI Jakarta.

Contohnya, pada 10 februari 2017 lalu, Panwaslu Jakarta Barat menggerebek tempat penyimpanan brosur kampanye hitam terhadap pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno, di Jalan Asem RW 08, Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat malam, 10 februari 2017. Pelaku sudah ditemukan. Mereka mengakui sebagai pemilik brosur yang disimpan di rumah kontrakan. Brosur siap edar yang dimuat dalam dua truk itu berjumlah 900 ribu eksemplar.

Sanksi terhadap pelaku kampanye hitam diatur cukup tegas karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya merugikan pihak yang dituding, namun juga merupakan tindakan pembodohan terhadap masyarakat secara luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dijelaskan mengenai larangan kampanye hitam. Pasal 69 (b) beleid UU Pilkada menyebutkan, dalam kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan atau partai politik.

 

Larangan ini juga dimuat pada Pasal 69 (c) yang mengatur larangan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat. Sanksi pun jelas diatur pada Pasal 187 ayat 2 berupa pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600 ribu atau paling banyak Rp6 juta. Bukan hanya poster, brosur dan sapnduk, namun di media sosial paslon 3 juga mendapat

Sindiran dari meme atau gambar unik yang diplesetkan bersifat humor. Anies mengatakan kampanye Pilkada DKI sebagai sebuah festival karya dan gagasan yang baik dan mulia. Komitmen ini di tegaskan dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh tim kampanye Anies-Sandi untuk menjadi panduan bagi seluruh pendukung. Bila ada pendukung setiap kandidat yang melampaui batas, mari kita ingatkan bersama tentang komitmen yang dipegang oleh seluruh kandidat.

Namun demikian, kubu tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak berpangku tangan, mereka mendesak agar aparat gabungan itu mengusut tuntas hingga ditemukan siapa dalanganya penyebar hoax.

Diharapkan KPUD DKI, Bawaslu, serta aparat kepolisian yang tergabung dalam sentra Gakkumdu untuk mengusut tuntas kasus yang diyakini sebagai cara menurunkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 itu. Dugaannya, selebaran gelap itu telah direncanakan dan disebarkan secara masif di seluruh wilayah DKI Jakarta.  Anies Baswedan yang mendapatkan serangan itu menyerahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengusutnya.

Anies sendiri berkomitmen untuk tidak menggunakan kampanye model itu untuk menang. Sejauh ini cara cara kinclong dan kampanye bersih anies sandi makin menunjukan kualitas keduanya sebagai pemimpin dki yang mengkilap. Kami tunggu kiprah mu, Bung Anies…!!

Related posts

Leave a Reply