Jaksa Agung Didesak Untuk Dicopot

NetizenIndonesia.com, Jakarta – Desakan untuk melengserkan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo, dari jabatannya terus bergulir. Tidak sedikit pihak yang menilai politisi Partai Nasdem tersebut diragukan independensinya dalam menangani kasus penodaan agama oleh tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Jaksa Agung Prasetyo. Hal itu lantaran Jaksa Agung ditengarai mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok.

KAMMI menggalang tanda tangan masyarakat sebagai dukungan untuk mencopot Jaksa Agung dengan cara melakukan petisi offline, diadakan selama sepekan serentak di 10 kota, yaitu Medan, Padang, Pekanbaru, Bandarlampung, Metro Lampung, Jakarta, Bandung, Mataram, Malang, Jember, dimulai 30 April 2017, hasilnya akan dibacakan di forum Rapimnas PP KAMMI yang diselenggarakan di Makasar pada 6 – 7 Mei 2017 mendatang.

KAMMI menyatakan sudah tidak ada alasan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan Prasetyo. Seperti diketahui, tuntutan JPU yang sangat ringan menunjukkan sikap Jaksa Agung bertindak sebagai kader partai yang mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Jelas ini menciderai rasa keadilan masyarakat juga bisa memancing kemarahan masyarakat.

Selama proses persidangan kasus Ahok, KAMMI mengamati ada banyak kejanggalan, seperti sidang yang berlarut-larut dan penundaan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan alasan belum selesai diketik. Tak pelak hal tersebut mengindikasikan Ahok ‘diamankan’ oleh Kejaksaan Agung. Dan ini menjadi tantangan bagi Presiden Jokowi menepis stigma negara yang melindungi Ahok.

Sementara Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai desakan publik meminta Presiden Jokowi mencopot Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebagai sesuatu yang wajar, merupakan reaksi kekecewaan atas tuntutan ringan JPU terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama.

LIPI menyoroti, di negara demokrasi sangat wajar ada fenomena semacam di atas karena presidennya itu dipilih langsung oleh rakyat, jadi sudah menjadi konsekuensi logis dari praktek demokrasi partisipatoris, Pilpres langsung itu berarti itu mandatnya itu dari rakyat untuk rakyat.

Karena dipilih oleh rakyat, Presiden maupun DPR harus mendengarkan aspirasi rakyat menuntut pencopotan Jaksa Agung, meskipun pada dasarnya pengangkatan dan pencopotan itu menjadi preogatif presiden.

Menanggapi kasus Ahok, Survei dan Polling Indonesia (SPIN) menyebut pergantian Jaksa Agung dinilai sangat mendesak. Jaksa Agung lebih tepat jika diamanatkan kepada orang yang berlatar belakang profesional.

SPIN membenarkan jika perihal penentuan siapa yang layak menduduki jabatan Jaksa Agung adalah hak preogatif Presiden namun seharusnya tidak dari kader suatu Partai Politik (Parpol). Jika tetap dipertahankan, Prasetyo berpotensi berafiliasi kepada parpolnya yang dapat menimbulkan permasalahan kemudian karena memang identitas ganda yang melekat pada Prasetyo sungguh menganggu kinerja sebagai seorang Jaksa Agung.

Related posts

Leave a Reply