Tersangka Utama Skandal BLBI adalah Megawati ?

Penyelidikan kasus BLBI terus bergulir. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Tumenggung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KPK mengungkapkan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, dalam hal ini Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia pada 2004.

Syafruddin dinyatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara, ditetapkan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jouncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menelisik ke belakang, Bank Indonesia (BI) mengucurkan dana sebesar 147,7 triliun rupiah untuk menjamin 48 bank yang bangkrut akibat krisis. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, tak kurang dari 138,4 triliun rupiah dari total dana bantuan menguap tidak jelas.

Sementara audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar 54,5 triliun rupiah dari 42 bank penerima BLBI. BPKP menyebut 53,4 triliun rupiah dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

KPK menyebut kasus BLBI adalah salah satu kasus yang memiliki resistensi besar, KPK pun memastikan akan memanggil siapa pun pihak yang terkait kasus tersebut, tak terkecuali Megawati Soekarnoputri, yang kalah itu menjabat sebagai Presiden RI, saat kasus BLBI terjadi.

Skema yang dilakukan pada saat itu adalah dikeluarkannya SKL oleh BPPN berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Tentunya Megawati menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas SKL tersebut.
Dengan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30% dari Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

Seperti diberitakan menurut tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri, Megawati tersangka utama, dan harus bertanggung jawab

Related posts

Leave a Reply