3,5 Juta Massa di Aksi 505

Jakarta – Sebanyak 3,5 juta massa diperkirakan akan kembali memenuhi wilayah Ibukota Jakarta dalam Aksi Bela Islam lanjutan yang akan digelar pada 5 Mei 2017 atau disingkat Aksi 505. Rencananya, dalam aksi kali ini, massa akan melakukan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Gedung Mahkamah Agung.

“Bayangannya kira-kira (jumlah massa) 3,5 juta,” kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Bachtiar Nasir.

Menurutnya, perencanaan Aksi 505 ini tidak serumit saat hendak menyelenggarakan aksi Bela Islam pada 411 maupun 212. Kata dia, pembicaraan untuk aksi kali ini terbilang lebih cair.

“Kalau sekarang kelihatannya perasaan mereka ringan, pernyataan tegas dan Pak Din sudah bilang dari jauh-jauh hari, kalau sampai (Ahok) bebas saya siap pimpin umat. Jadi untuk aksi ini kami lebih plong, bersatu, dan akan lebih kuat lagi,” tambahnya.

Rencana aksi ini memantik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk angkat bicara. JK mengatakan, pemerintah memandang tidak perlu adanya aksi bela Islam pada 5 Mei 2017. Meksi aksi ini dinilai sebagai bagian dari demokrasi.

“Pemerintah menganggap tak perlu lagi, karena urusannya sudah di pengadilan. Tapi sulit juga kita batasi, karena ada di undang-undang (kebebasan berpendapat),” katanya.

Untuk itu JK berpesan, agar peserta aksi mematuhi semua aturan yang ada dan menjaga agar suasana tetap kondusif.

“Kalau media bebas menulis, mereka juga bebas. Namun ada aturannya, jamnya terbatas, jalannya terbatas, juga jumlahnya juga dibatasi, gaduhnya tak boleh dan keamanan kalau melanggar ditangkap,” jelasnya.

“Jadi silakan saja, sama dengan media kalian bebas berekspresi tapi ada batasannya,” paparnya.

Sementara, Kapolri, Jenderal Pol. Tito Karnavian memiliki komentar sendiri terkait Aksi 505 yang ditujukan untuk mengawal keputusan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Sebetulnya itu saya pikir tidak perlu, demo maupun aksi dalam jumlah yang besar karena pasti akan mengganggu ketertiban publik,” ungkap dia.

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya ini tidak menampik bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi.

“Meskipun unjuk rasa diperbolehkan ya, sebagai bagian dari negara demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang Nomor 9/1998. Tapi, undang-undang itu sendiri menyebutkan beberapa batasan,” tambahnya.

Aksi 505 sendiri bakal dilaksanakan oleh GNPF-MUI. Aksi ini rencananya bakal dihadiri para tokoh seperti Bachtiar Nasir, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththat, dan para tokoh lainnya.

Related posts

Leave a Reply