Pesan Damai di Hari Kebebasan Pers Sedunia

Jakarta – Indonesia ditunjuk UNESCO menjadi tuan rumah peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia 2017 atau World Pers Freedom Day (WPFD 2017) yang jatuh setiap tanggal 3 Mei 2017. Kegiatan ini diselenggarakan pada 1-4 Mei 2017 di JCC Jakarta dan diikuti oleh 800 delegasi dari seluruh dunia dengan mengangkat tema “Critical Minds for Critical Times: Media’s role in advancing peaceful, just and inclusive societies”.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebut, Indonesia telah menjadi contoh dari kebebasan pers di tingkat dunia dari tahun ke tahun sejak 2013 sampai dengan saat ini. Ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia, itulah salah satu alasan Indonesia telah diminta menjadi tuan rumah sejak 2014, namun karena di Indonesia sedang menyelenggarakan Pemilu dan juga kebutuhan transisi kepemerintahan, maka ditunda pada tahun 2017.

Di Indonesia terdapat 47.000 media yang dapat berjalan tanpa campur tangan pemerintah dan telah menikmati kebebasan pers dengan regulator nya adalah dari masyarakat pers itu sendiri yaitu Dewan Pers.

Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi ancaman dan kekerasan terhadap pelaku pers di Indonesia. Kondisi kebebasan Pers di Indonesia masih banyak menyisakan “pekerjaan rumah”. Kekerasan, intimidasi, intervensi dan ketidak adilan masih erat berpihak bagi insan pers dan media di Indonesia. Deretan persoalan yang menimpan wartawan dan media, belum banyak yang terselesaikan. Kasus kekerasan bahkan hingga pembunuhan terhadap wartawan tak kunjung terungkap, bahkan terkesan terbaikan.

Hal itu tentu saja sungguh memprihatinkan mengingat profesi jurnalis dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Peraturan mengatur ketidakpuasan terhadap pemberitaan bisa disalurkan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam UU tersebut, selain itu juga ada Dewan Pers yang bisa menjembatani ketidakpuasan itu.

Meski begitu, sejumlah kasus kekerasan terhadap wartawan oleh “musuh-musuhnya”, seperti penguasa, militer, preman, masyarakat intoleran, penganut chauvinisme, dan pemilik media, ternyata juga disebabkan kebijakan pemberitaan media yang tidak berimbang dan menyalahi prinsip-prinsip jurnalistik. Dalam hal ini, wartawan menjadi korban kebijakan pimpinannya sendiri dan masyarakat.

Untuk itulah, momentum WPFD 2017 harus dimanfaatkan para jurnalis, pemilik media, dan masyarakat untuk menegakkan lagi kemerdekaan pers, yaitu demokratis, berkeadilan, dan supremasi hukum. Peran media sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian, menyampaikan informasi berimbang, dan tidak provokatif tidak boleh menjadikan rating sebagai berhala. Rating tidak mengenal nilai “baik dan buruk” karena seringkali karena rating media menganggap “bad news is good news“.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, memanfaatkan momentum ini dengan mengajak seluruh kalangan untuk peduli memerangi berita bohong (hoax). Rudiantara mengatakan, dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia ini perlu upaya untuk melawan adanya berita hoax. Bukan hanya masyarakat saja, namun media massa yang sering menjadi sarana penebar berita bohong juga diharapkan ikut memerangi.

Seperti diketahui, berita hoax kerap meresahkan bahkan merugikan. Bukan hanya di tanah air saja namun berita berita bohong ini telah menjadi perhatian dunia internasional.

“Berita Hoax ini sering muncul dari media sosial (medsos). Bagi mereka pembuat berita yang hanya mementingkan kecepatan dan tak memerhatikan akurasinya sehingga seringkali menjadi berita hoax,” ujarnya.

Untuk itulah, salah satu perhatian khusus dalam momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia ini adalah penggunaan media sosial yang kerap digunakan untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, dan terorisme. Pemerintah sendiri telah menegaskan, ujaran kebencian di media sosial sebagai tindak pidana.

Related posts

Leave a Reply