Presidential Threshold, Masih Relevankah?

Jakarta – Penentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu, masih menjadi polemik.

Terdapat dua isu mengenai ambang batas dalam RUU tersebut, pertama adalah ambang batas partai politik yang boleh menjadi anggota DPR RI. Kedua, ambang batas partai politik boleh mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan rinciannya, Parliamentary Threshold yang diusulkan pemerintah sebesar 3,5 persen, sedangkan Presidential Threshold 20-25 persen. Sejumlah fraksi di DPR ingin meningkatkan Parliamentary Threshold menjadi 5-10 persen. Alasannya, untuk konsolidasi demokrasi dengan pendekatan penyederhanaan partai.

Namun, ada juga yang mengusulkan untuk diturunkan menjadi 0 persen atau tanpa treshold, dengan alasan agar tidak ada suara rakyat yang terbuang percuma tanpa menghasilkan kursi di DPR.

Jika Presidential Threshold ditiadakan, maka semua partai politik peserta Pemilu 2019 bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas 0 persen itu lebih menguntungkan dan lebih memperkuat identitas partai, karena bisa mengusung kader parpolnya untuk DPR dan calon presiden.

Ada tujuh fraksi di DPR RI yang menyetujui tak adanya ambang batas (Presidential Threshold) sebagai syarat untuk bisa mengusung calon presiden pada Pemilu 2019. Dari 10 fraksi di parlemen, hanya tiga fraksi yang meminta tetap adanya Presidential Threshold sebesar 20 persen seperti pemilu sebelumnya, yakni Golkar, PDIP dan Nasdem.

Related posts

Leave a Reply