Ahok Jegal Langkah Anies-Sandi untuk Segera Wujudkan Janji Kampanye

Jakarta – Meski belum secara resmi dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno ingin segera mewujudkan janji mereka dalam kampanye lalu kepada warga DKI.

Keduanya bahkan telah membentuk tim transisi untuk memberikan masukan sebagai bentuk percepatan program pembangunan ibukota. Beberapa program unggulan Anies–Sandi saat kampanye, antara lain rumah dengan Down Payment (DP) nol rupiah, KJP Plus, KJS Plus dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).

Namun sayangnya, usulan program tim transisi ini ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia beralasan masa jabatannya baru berakhir pada Oktober 2017, sehingga APBD-P masih menjadi hak pemerintahan dirinya saat ini. Ahok ngotot akan mempertahankan semua yang telah direncanakan Pemprov DKI Jakarta dan tidak ingin ada yang mengubah fondasi yang sudah disusun.

Ahok sama sekali tidak mengizinkan tim transisi mengotak-atik program Pemprov DKI karena Anies–Sandi belum resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Ahok hanya menyarankan agar tim transisi Anies-Sandi memasukkan program-program gubernur baru ketika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran 2018.

Sebagai informasi, KUA PPAS merupakan dokumen penting yang dibutuhkan untuk menyusun APBD selama satu tahun. KUA memuat kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan. Sedangkan PPAS berisi rencana program yang menjadi prioritas pemerintah daerah, beserta jumlah anggaran maksimal yang bisa digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjalankan program tersebut.

Anies sendiri lebih memilih untuk mendiskusikan perihal APBD-P 2017 dengan Ahok secara baik-baik. Meski begitu, Anies–Sandi tetap akan memperjuangkan beberapa programnya untuk bisa masuk di APBD-P 2017. “Kan, untuk rakyat,” demikian ucap Anies.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik menilai, sudah seharusnya Ahok memasukan program Anies–Sandi di APBD-P 2017 karena gubernur dan wakil gubernur terpilih memiliki hak untuk masa kepemimpinan di Oktober–Desember 2017.

Related posts

Leave a Reply