Klaim Pertumbuhan Ekonomi RI oleh Jokowi, Hoax?

Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hongkong yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga di dunia, setelah China dan India, menuai kritik. Kritikan tersebut datang dari jurnalis sekaligus pengamat ekonomi asing, Jake van der Kamp.

Berdasarkan data penelitiannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sebaik seperti yang digembar gemborkan oleh Jokowi. Surat kabar Hongkong, South China Morning Post pada 1 Mei lalu membuat opini terkait pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan judul “Sorry President Widodo, GDP rankings are economists’ equivalent of fake news”.

Dalam surat kabar tersebut Van der Kamp mengatakan “Ketiga di dunia? Dunia apa itu?”

Di Asia saja terdapat 13 negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni mencapai 5,02 persen. Seperti, India (7,5), Laos (7,4), Myanmar (7,3), Kamboja (7,2), Bangladesh (7,1), Filipina (6.9), China (6,7) Vietnam (6,2), Pakistan (5,7), Mongolia (5,5), Palau (5,5), Timor-Leste (5,5) dan Papua Nugini (5,4).

“Tapi tentu saja Presiden Jokowi Widodo, Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan 261 juta orang” tulis Van der Kamp. Kemudian ia kembali melakukan pernghitungan data dengan mengerucutkan berdasarkan negara-negara dengan jumlah populasi 200 juta orang.

Hasilnya, ada enam negara di seluruh dunia dan dalam hal pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada di bawah dari enam negara ini di belakang India, China dan Pakistan. Dikerucutkan lagi hingga menjadi negara dengan populasi 100 juta orang sekalipun, tetap saja Indonesia tidak ada di posisi ketiga.

“Jangan biarkan fakta menghalangi cerita yang bagus,” kritik Van der Kamp.

Ada pihak yang mengatakan jika Presiden telah dijerumuskan oleh para pembisiknya, penasihatnya, ataupun para pembantunya (menteri) yang memberikan data-data yang tidak akurat, demi kredibilitas Bangsa Indonesia di mata Dunia Internasional. Namun, terlepas apakah Jokowi dijerumuskan atau tidak, pernyataan Jokowi dalam forum internasional di Hongkong telah memalukan bangsa Indonesia.

Selain itu, perlu juga ditelisik apakah penyajian data-data ekonomi itu semata-mata untuk melakukan politik pencitraan jelang Pilpres 2019 karena hal tersebut dianggap beberapa kalangan sebagai kebiasaan tim ekonomi dan pencitraan Jokowi, karena pernyataan yang sama juga pernah diungkapkan Jokowi dalam beberapa kesempatan berbeda, salah satunya ketika membuka Kongres Ekonomi Umat 2017 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta

Pola-pola politik pencitraan sebelumnya juga digunakan Jokowi saat ia bertarung pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta hingga Pilpres 2014. Politik pencitraan tak hanya digunakan untuk mengantarnya duduk di singgasana RI 1 tapi ternyata politik pencitraan tetap dilanjutkan untuk mengawal setiap kebijakannya.

Lalu, apakah politik pencitraan akan bisa mempertahankan posisi Jokowi untuk kembali memenangkan Pilpres 2019? Masyarakat tentu memiliki penilaian masing-masing.

Related posts

Leave a Reply