KPK Sasaran Tembak PDIP Dan Golkar

 

Indonesia adalah negara dengan jumlah korupsi yang sangat besar. Hal ini membuktian ada yang salah dengan pemerintahan dan hukum di negara ini. Hukum seolah menjadi pincang di negara yang subur dan kaya raya.

Ditengah maraknya korupsi dan upaya – upaya penegakan hukum masih saja ada pihak yang berupaya menghalangi penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia sendiri termasuk dalam hal korupsi sejatinya sudah ada lembaga yang mengurus, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kepolisian dan Kejaksaan ini lah yang sebenarnya menjadi benteng terdepan dalam memberantas korupsi, Pengadilan (Hakim) hanya bersifat pasif menunggu adanya kasus yang masuk.

Akan tetapi dalam prakteknya 2 lembaga negara ini dinilai lamban dan minim prestasi. Akhirnya lahirlah KPK sebagai lokomotif baru untuk menghancurkan para koruptor.

Sejauh ini, pro-kontra KPK masih saja bergulir. Tapi satu hal yang pasti, KPK jauh lebih unggul dari Kejaksaan dalam hal menangani kasus korupsi. Sederet kasus besar pernah dibereskan KPK sedangkan di lain pihak, kejaksaan hanya bisa menangani kasus kecil.

Langkah berani KPK mengusut kasus-kasus yang menjerat petinggi negeri dan pejabat dewan ini menjadikannya sasaran tembak dari berbagai penjuru. Sejumlah kasus pernah menghampiri KPK sebagai serangan balik untuk melemahkan KPK. Tujuannya supaya KPK tidak berkutik dan kehilangan nyali mengusut kasus korupsi.

Kita masih ingat betul kasus Antasari, kasus Cicak VS Buaya dan kasus yang menimpa petinggi KPK Abraham Samad. Dan saat ini kembali KPK dibidik, pembidiknya tiada lain adalah para kader partai politik yang merasa terancam kasusnya dibuka KPK.

DPR menyetujui hak angket dalam rangka upaya melemahkan KPK. Empat fraksi yang mendukung posisi mendukung hak angket KPK adalah PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura. Keempatnya adalah partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

PDIP dinilai berupaya melemahkan KPK setelah KPK mengusiknya di Kasus E KTP. FYI Kasus EKTP melibatkan beberapa petinggi PDIP dan Golkar.

Sudah menjadi kebiasaan para pejabat dan petinggi partai di negeri ini, ketika KPK berupaya membuuka kasus – kasus besar yang melibatkan nama-nama besar maka pasti ada serangan balik dari pihak yang terancam. Manuver yang dipimpin PDIP dan Golkar ini hanyalah upaya untuk melemahkan KPK untuk membongkar kasus E KTP.

Sebelumnya netizen masih ingat betul bagaimana penyidik senior KPK, Novel Baswedan mendapat serangan disiram air keras pada mukanya yang menyebabkan cedera serius. Bukan tidak mungkin serangan tersebut juga merupakan salah satu upaya melemahkan KPK. Di tambah lagi sekarang PDIP dan Golkar menyerang KPK lewat senayan dengan menggulirkan hak angket.

Hal ini mengindikasikan KPK begitu berbahaya bagi orang yang “bermasalah”. Rakyat tahu kalau KPK sudah mulai mengungkap kasus korupsi pasti terbukti. Makanya tidak heran jika ada saja serangan balik. Dan saat ini serangan balik itu lewat badan legislatif dikopmandani oleh PDIP berupaya menekan dan melemahkan KPK.

Partai yang berupaya melemahkan KPK sama saja dengan partai pengusung koruptor ataupun sarang koruptor. Bagaiman tidak lembaga yang paling banyak membuka kasus korupsi kemudian ditembaki dari segala penjuru hanya untuk mencederainya supaya tidak bisa menangani kasus lagi.

Rakyat bersama KPK, kalau mau menghabisi KPK hadapi dulu rakyat. Rakyat yang paling rugi jika ada pejabat yang korupsi, karena yang dikorupsi adalah uang rakyat. Selamatkan KPK, jangan pilih partai yang berupaya melemahkan KPK.

 

 

Related posts

Leave a Reply