PDIP Bergejolak, Akankah Dikudeta?

 

PDIP bergejolak, begitulah kira-kira menggambarkan kondisi partai yang dipimpin Megawati, mantan Presiden ke-5 RI. Setelah menyatakan diri akan pensiun dari politik dalam waktu dekat, pucuk kepemimpinan PDIP kini ramai diincar para petinggi, tak terkecuali Jokowi.

Seperti di ketahui, Jokowi merupakan kader kesayangan PDIP yang kini menjabat sebagai Presiden Repulik Indonesia periode 2014-2019. Jabatan sebagai Presiden tak menjadikan Jokowi memiliki nilai dimata PDIP. Bagi PDIP Jokowi sama saja petugas partai yang harus mengikuti aturan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Sebenarnya kehadiran partai politik di Indonesia sedikit merepresentasikan kerajaan masa silam. Setiap partai politik sama saja seperti kerajaan yang dipimpin trah tertentu dan berjalan turun-temurun, khususnya PDIP. Partai yang digagas Bung Karno ini, setelah Bung Karno wafat tentu anaknya menggantikan. Megawati tampil menjadi pawang banteng.

Dibawah kepemimpinan Mega, PDIP pasang surut, dari mulai tertindas saat ORBA, kini menjelma sebagai penguasa lewat kader partai, Jokowi. Maka jangan heran jika saat ini para kader sendiri terpecah. Mereka yang loyal kepada Megawati sebagai Ketua dan pemimpin tertinggi PDIP dan satu lagi mereka yang simpatik pada Jokowi dan menginginkan Jokowi segera menggantikan Mega memimpin partai.

Polemik ini menjadi masalah serius, karena PDIP yang sejak dulu mensyaratkan pemimpin partai haruslah trah Soekarno kini terancam dengan kehadiran Jokowi. Jokowi seorang rakyat biasa bukan keturunan Soekarno pula banyak diinginkan kader menggantikan Mega. Tentu pemilik trah Soekaro merasa gerah dan mulai ancang-ancang jika suatu waktu benar Jokowi akan mengakuisisi Megawati.

Bukan tanpa alasan para cucu Soekarno menghawatirkan Jokowi, tak ada asap jika tak ada api. Saat ini Jokowi mendapat sokongan yang luar biasa dari para kader dan sebagian petinggi partai. Bahkan kader-kader didaerah yakin betul jika sekalipun Jokowi tidak diusung PDIP maka mereka ramai-ramai akan mengikuti Jokowi dan mendukungnya sepenuh hati.

Kenyataan ini menyadarkan satu hal, mau tidak mau Jokowi dan para pendukungnya harus menyiapkan strategi untuk mengambil alih PDIP atau setidaknya mengatur strategi bertahan jika dikemudian hari ingin disingkirkan trah Soekarno. Jadi ada 2 pilihan antara menyerang dan bertahan. Menyerang dalam arti mengambil alih PDIP, kudeta PDIP atau bertahan dari pihak yang ingin menyingkirkannya dari PDIP.

Indikasi yang ada saat ini adalah pilihan pertama. Ada beberapa alasan kuat, yang pertama memberikan Puan Maharani, Putri sekaligus calon pengganti Mega jabatan sebagai seorang mentri. Hal ini dilakukan untuk membuat Puan lengah dan memberikan citra positif kalau dirinya merupakan sosok yang mengerti balas budi. Padahal Puan merupakan anggota DPR  RI terpilih. Artinya Puan melakukan rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, yakni sebagai seorang anggota DPR dan juga seorang mentri.

Tak hanya sampai disitu, Jokowi juga memilih para petinggi di PDIP sebagai mentrinya. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menseskab Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly Hamonangan dan Menko UKM Untung Puspayoga. Beberapa petinggi PDIP tersebut, kecuali Puan, dipilih untuk mengambil loyalitas mereka terhadap Mega. Jika dikemudian hari ingin menguasai PDIP tentu para mentri yang dipilih Jokowi ini akan mendukungnya. Tepat sekali, balas budi namanya.

Setelah mendapat dukungan dari berbagai pihak, dari bawah dan dari atas, selanjutnya memainkan kartu-kartu yang bisa meredam laju Mega dan trah Soekarno lainnya. Bermula ketika Golkar gabung ke dalam koalisi pemerintahan, Jokowi semakin mantap mendapat dukungan. Sebenarnya Jokowi sudah mendapat dukungan dari partai Nasdem, akan tetapi jumlah kursi Nasdem masih sedikit di senayan. Maka Jokowi memerlukan tambahan lain. Setelah Golkar bergabung mantaplah sudah strategi yang dilakukan. Jika suatu saat Jokowi mencoba disingkirkan PDIP maka dirinya sudah mendapat kendaraan baru bernama Golkar dan Nasdem.

Kini Jokowi memainkan kartu yang lain, kartu AS. Kartu sakti yang bisa melemahkan sekaligus menyandera partai pengusungnya. Tidak tanggung—tanggung, skandal BLBI yang merugikan negara Triliunan rupiah itu kembali bergulir panas. Seperti kita tahu bersama skandal BLBI merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi di era Megawati. Bukan tidak mungkin melibatkan ketua umum PDIP, dan bukan tidak mungkin juga hanyalah upaya menggertak PDIP supaya tidak macam-macam.

Sebelum menekan dan melemahkan Mega dan PDIP lewat BLBI, digulirkan dahulu kasus E KTP. Kasus E-KTP ini menyeret beberapa petinggi PDIP dan Golkar. Bahkan ketua umum Golkar, Setya Novanto disebut-sebut menerima duit panas E KTP. Lengkap sudah strategi Jokowi, Golkar dan PDIP kini dikekang dengan tali kasus yang berbeda. Jokowi dan pendukungnya tinggal bersiap merayakan pesta.

 

Related posts

Leave a Reply