Presidential Threshold 20% Tidak Mencerminkan Negara Demokrasi

JAKARTA – Mendekati Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2019, batas minimun perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di parlemen untuk bisa mengusung calon presiden atau Presidential Threshold kian hangat diperbincangkan. Hal tersebut kembali menjadi wacana serius berbagai kalangan.

Pemerintah sendiri menghendaki diberlakukannya Presidential Threshold dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar 20-25%, seperti pernah diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Alasannya, proses pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan dukungan riil sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif, terlihat dari jumlah suara yang diperoleh partai politik pada pemilu legislatif. Parpol merupakan representasi suara rakyat Indonesia yang bentuk legitimasinya berupa Pemilu.

Tjahjo memahami berbagai argumentasi yang mengusulkan agar tanpa threshold. Meskipun demikian, pemerintah dan DPR RI harus berkomitmen dalam hal merancang UU Pemilu harus sama, yaitu memperkuat materi UU Pemilu dengan berorientasi pada penguatan sistem presidensial.

Pemerintah mensyaratkan pengajuan calon presiden dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

Sekadar diketahui, kali ini menjadi berbeda lantaran adanya ketentuan bahwa pemilu 2019 nanti akan dilaksanakan secara serentak antara legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan tentang pelaksanaan pemilu serentak legislatif dan Pilpres merujuk pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 harus dilaksanakan serentak.

Putusan tersebut merupakan jawaban MK atas gugatan uji materi UU 42/2014 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, menilai, Presidential Threshold pada Pemilu 2019 tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Ia menegaskan, keputusan meniadakan Threshold berlandaskan UUD 1945 pasal 6A Ayat (2), bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Menurutnya, sebagai konstitusi tertinggi Indonesia, UUD 1945 tidak membatasi ruang gerak dengan melalui penetapan besaran prosentase Presidential Threshold sebagai bentuk demokrasi yaitu kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi baik memilih maupun dipilih dalam pemilihan umum presiden.

Related posts

Leave a Reply