Ahok Sepelekan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

JAKARTA – Setelah tim transisi ditolak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno (Anies-Sandi), mengusung tim sinkronisasi untuk bisa menyesuaikan program-programnya di APBD-P 2017.

Menanggapi langkah Anies-Sandi, Gubernur DKI petahana menyatakan tim tersebut tidak dapat langsung melakukan pergantian orang.

“Ya mana ada istilah kayak begitu. Orang baru masuk juga enggak bisa ganti PNS kok, mesti 6 bulan,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (08/05).

Ahok menyebut, Anies tidak seperti menteri atau presiden yang bisa langsung mengganti orang setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta.

“Kamu tanya sama Dirjen Otda deh, yang pernah jadi Plt sini supaya ngerti gitu loh,” ujar Ahok kepada rekan media.

Sementara, Anies memaparkan, tim sinkronisasi diperlukan karena ada kesenjangan fiskal di antara periode gubernur saat ini dan di pemerintahannya.

“Tim sinkronisasi ini bukan seperti tim transisi, yaitu hanya melakukan sinkronisasi di awal, karena pasti ada kesenjangan antara periode fiskal Pemda DKI dengan periode pemerintahan, Jadi diperlukan sinkronisasi program,” ujar Anies.

Sekadar diketahui, setelah APBD-P 2017 disahkan, pemerintahan di DKI Jakarta sudah mulai dijalankan oleh Anies-Sandi. Keduanya sendiri baru dilantik pada Oktober 2017 atau berdekatan dengan jadwal pengesahan APBD-P 2017.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik mengatakan, Ahok diharapkan mengajak Anies-Sandi dalam pembahasan APBD-P 2017. Taufik meminta Ahok memberi ruang untuk program Anies-Sandi dapat masuk APBD-P DKI 2017. Alasannya, Anies-Sandi perlu dibantu untuk merealisasikan program dalam 100 hari kepemimpinanya.

Sementara, Sekda Pemprov DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, program unggulan Anies-Sandi bisa masuk ke APBD-P 2017. Saefullah menegaskan, program 100 hari atau 2,5 bulan yang dimiliki Anies-Sandi bisa diusulkan masuk APBD-P 2017 asal rasional, mendapat persetujuan dari Gubernur, Kemendagri, hingga DPRD DKI Jakarta.

Related posts

Leave a Reply