Hak Angket KPK Bukti Ketidakmatangan Politik

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengeluarkan suatu keputusan yang kontroversial dwngan menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak sedikit pihak yang menilai keputusan yang diambil tersebut terkesan dipaksakan.

Usulan hak angket bermula ketika KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani, politikus Partai Hanura, terkait kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Kasus mega korupsi e-KTP yang saat ini sedang ditangani oleh KPK diduga melibatkan banyak anggota DPR.

Hak angket diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal disebutkan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Permintaan tersebut terkesan berlebihan karena DPR meminta KPK menyerahkan dokumen terkait substansi pokok perkara. Dokumen tersebut bukan dokumen publik, bersifat rahasia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No.14/2008) maupun Kode Etik KPK.

Selain itu, KPK pun berhak menolak hak angket berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002), bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Saat ini, fraksi-fraksi di DPR justru terbelah menyikapi pembentukan panitia khusus hak angket. Sejumlah fraksi masih menyatakan keberatan mengirim anggota untuk bergabung di tim panitia tersebut.

Manuver politik oleh DPR ini menggelitik beberapa pihak untuk angkat bicara. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan strategi politik untuk menaikan dan menjatuhkan citra partai politik.

Ray menilai sangat mungkin dibalik polemik yang bergulir ini ada cerita lain, bahwa sejak awal digadang-gadangnya hak angket ada sejumlah anggota dari beberapa fraksi akan bersemangat mendorong hak angket ini, yaitu Partai Golkar, Nasdem, PDI-P dan Hanura, menunjukan ketidakmatangan dalam manajemen politik.

Sementara, Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menambahkan, fraksi-fraksi di DPR yang menolak harus mengajukan pembatalan hak angket. Refly menyatakan proses pengambilan keputusan dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah cacat hukum karena belum ada musyawarah mufakat tapi sudah ketuk palu. Pemimpin sidang seharusnya pihak yang netral.

Related posts

Leave a Reply