Pembubaran HTI Langkah Tegas Pemerintah Tegakkan Pancasila

Jakarta – Keputusan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Terlepas dari setuju atau tidak keputusan tersebut, HTI merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar, memiliki badan hukum, dan sudah beraktivitas sekian lama di Indonesia.

Namun, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. HTI kerap menyuarakan terbentuknya khilafah dengan mengganti Pancasila. Hal itu yang membuat ormas tersebut dinilai anti-Pancasila.

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid menegaskan, kehidupan berbangsa di Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan NKRI sudah menjadi harga mati. Menurut dia, Indonesia berdiri dan dibangun atas semangat kemerdekaan dan keberagaman.

Konsep NKRI dan Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama sejak terbentuknya bangsa Indonesia. Maka sudah jelas, siapapun atau organisasi manapun yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 harus dibubarkan.

Aktivitas HTI diduga kuat bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri berdasarkan ideologi negara, hingga dapat mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Kegiatan HTI dinilai dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Alasan itu juga yang membuat Pemerintah dengan tegas memutuskan untuk membubarkan ormas HTI. Menurut Menko Polhukam Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Tentunya pemerintah memiliki alasan khusus sampai akhirnya mengambil keputusan tersebut.

Berikut alasan pemerintah membubarkan HTI:

  1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
  2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
  3. Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
  4. Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Related posts

Leave a Reply