Presidential Threshold 20%, Ketakutan Terhadap Parpol Baru

JAKARTA – Pernyataan beberapa Partai Politik (Parpol) yang tegas mendukung Presidential Threshold 20% untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang menyiratkan ketakutan dan kekhawatiran parpol tersebut dengan kehadiran parpol-parpol baru.

Untuk diketahui, hingga saat ini Parpol yang mendukung antara lain PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, sedangkan yang menolak adalah PAN dan Gerindra. Sementara yang belum memutuskan sikap, diantaranya PKB, Demokrat, Hanura.

PDIP menyatakan, ambang batas pencalonan presiden di angka 20% karena di porsi tersebut menunjukkan adanya kapasitas yang mumpuni bagi calon presiden dan wakil presiden sebelum terjun ke perhelatan demokrasi akbar Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sementara, Nasdem menilai, penetapan ambang batas menunjukkan seleksi yang ketat sejak awal agar tidak sembarang orang bisa mencalonkan diri di Pilpres. Calon presiden harus mendapatkan dukungan penuh dari parpol yang ada di kursi DPR, karena nantinya akan memegang pemerintahan yang efektif. Jika tidak mendapatkan dukungan, maka menandakan calon yang diusung tidak dikehendaki masyarakat.

Sedangkan PKS mengusulkan, angka Presidential Threshold di angka 20% agar presiden terpilih nantinya tidak kesulitan mencari dukungan politik di parlemen. Parpol yang memiliki kursi di parlemen di atas 20 persen harus tetap menjalin koalisi dengan parpol lain, sedangkan parpol baru diharapkan bisa berkoalisi dengan parpol lama dan menjadi peserta Pemilu 2019. Presiden terpilih wajib memiliki basis politik yang kuat.

Di sisi lain, Gerindra mengatakan, penghapusan Threshold adalah langkah memperbaiki sistem demokrasi di tanah air. Hal itu juga akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi parpol untuk dapat mengusung calon presiden.

Sementara PAN yang mendukung wacana Presidential Threshold 0% beralasan, dengan adanya penghapusan tersebut, setiap parpol dapat mengusung calon sendiri pada Pilpres 2019. Dengan meniadakan Treshold, maka memberi peluang seluruh parpol peserta Pemilu dapat mengusung calon presiden masing-masing, serta harus tetap menjalin konsolidasi lintas partai atau koalisi.

Hingga saat ini, mayoritas fraksi di DPR cenderung pada penghapusan Presidential Threshold dalam RUU Pemilu. Sementara, hanya tiga fraksi yang tetap ngotot, yakni PDIP, Partai Golkar dan Partai NasDem.

Dari sisi pemerintah, Presidential Threshold dalam RUU Pemilu masih belum disepakati antara 20-25%. Pemerintah beranggapan, proses Pilpres memerlukan dukungan riil sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif, terlihat dari jumlah suara yang diperoleh di Pemilu Legislatif.

Related posts

Leave a Reply