Ratusan Napi Kabur Berjamaah, Bukti Kader PDIP Tak Becus Pimpin Kemenkumham

Jakarta – Kinerja kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali dipertanyakan. Memegang amanah sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, harus bertanggung jawab atas kaburnya 448 tahanan dari Rumah Tahanan Kelas IIB Pekanbaru, Provinsi Riau.

Permasalahan rutan yang kelebihan muatan merupakan hal klasik yang menjadi alasa. Di Rutan Kelas IIB pekanbaru Riau sendiri, dari kapasitas 300 orang, diisi oleh lebih dari 1.800 atau kelebihan kapasitas sekitar 500 %.

Untuk itu, Menkumham harus bertanggung jawab dengan segera memberikan solusi mengenai permasalaha tersebut.

Selain kelebihan kapasitas, permasalahan dari hasil keterangan para napi yang sudah ditangkap kembali, akar permasalahan tahanan kabur akibat adanya pungli yang dilakukan oknum petugas, selain itu para napi juga diduga tidak mendapatkan pelayanan baik.

Bukan itu saja, bahkan ada keterangan yang menyatakan jika para penghuni rutan mendapatkan penganiayaan, fasilitas kesehatan kurang memadai, serta yang paling parah adalah kesempatan beribadah serta jam besuk yang dibatasi.

Akumulasi kekecewaan inilah yang kemudian disampaikan dengan unjuk rasa dan aksi kabur berjamaah.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, akar permasalahan tersebut tak lain karena kinerja aparatur yang buruk.

“Kinerja Kementerian Hukum dan HAM sangat buruk dalam mengelola lembaga pemasyarakatan (LP). Sepanjang tahun ini, kerusuhan di dalam LP terjadi beruntun sejak Januari 2017,” kata Bambang

Bukan ini saja rapor merah Yasonna Laoly, sebelumnya, nama Laoly ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, ia disebutkan menerima uang USD 84 ribu hasil dari mega korupsi e-KTP. Laoly sebenarnya pernah dipanggil penyidik KPK, tapi tidak hadir, mengaku sibuk mengikuti banyak kegiatan sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Related posts

Leave a Reply