Indonesia Tak Butuh Reklamasi

Jakarta – Reklamasi yang dilakukan di berbagai wilayah di pesisir tanah air kerap memancing pro dan kontra. Meskipun demikian, pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas untuk menghentikan, namun justru malah cenderung membiarkan reklamasi dilakukan.

Yang cukup menarik perhatian hingga saat ini adalah reklamasi Teluk Jakarta yang terus menjadi perdebatan. Meski pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno (Anies – Sandi) menyanggupi akan menghentikan kegiatan reklamasi. Namun, sepertinya akan sedikit a lot, pasalnya, baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan reklamasi 17 pulau di wilayah Kepulauan Seribu akan diambil alih pemerintah pusat.

Presiden Jokowi menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama 6 bulan, selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi.

Menanggapi wacana Presiden Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Arief Puyuono mengatakan, keinginan Presiden Jokowi mengambil alih reklamasi menunjukkan sikap seorang presiden yang tidak peduli dengan nasib masyarakat pesisir dan lebih memprioritaskan keuntungan semata yang berpihak pada konglomerat, Sudah pasti ada kepentingan besar antara pemerintah dan pihak swasta (pengusaha) dalam hal ini.

Sementara, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Nur Hidayati meminta pemerintah menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan pemerintah harus mencabut izin proyek pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta.

Pemerintah wajib menghormati Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dokumen lingkungan yang dibuat untuk melindungi ancaman ekologis di Indonesia akibat reklamasi.

Walhi bahkan meminta Presiden Jokowi menertibkan pemimpin daerah yang selama ini dinilai melecehkan peraturan hukum dengan menerbitkan izin secara ugal-ugalan. Walhi juga menyarankan Presiden Jokowi mengevaluasi secara menyeluruh semua prosedur dan dokumen terkait proyek reklamasi.

Reklamasi dikhawatirkan akan berujung pada pembangunan yang tidak sesuai kaidah hukum maka frekuensi bencana ekologis di Indonesia meningkat.

Seperti halnya yang terjadi di ibukota, perdebatan proyek reklamasi juga dihadapi masyarakat Bali. Hampir di seluruh sisi Pulau Dewata nampak Bendera “ForBALI “dan “Pasubayan” dikibarkan, hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat Bali menolak rencana pengurukan Teluk Benoa seluas 700 hektar.

Koordinator Divisi Kampanye Politik ForBALI, Suriadi Darmoko mengatakan, masyarakat merespon cepat kedatangan Komisi VII DPR RI ke Bali. Mereka selama ini sudah melakukan aksi damai menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dengan menaiki perahu, masing-masing dari Sanur, Kepaon, Pemogan, Kelan, Kedonganan, Jimbaran, Bualu, dan Tanjung Benoa untuk akhirnya bertemu di perairan Teluk Benoa yang akan direklamasi.

Keberadaan Komisi VII di Bali sendiri diketahui membahas reklamasi Teluk Benoa. Namun tanpa melibatkan masyarakat, khususnya di desa adat yang terdampak dan sudah menyatakan menolak. Masyarakat Bali memandang, Komisi VII sebagai wakil rakyat seharusnya bertemu rakyat sebagai tuan rumah.

Pasalnya, penolakan reklamasi tidak hanya dilakukan oleh seluruh desa adat, tidak hanya yang berhadapan langsung dengan Teluk Benoa, karena mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Wakil Bendesa Adat Kelan, Nyoman Parta mengatakan, pembangunan fisik di wilayah Badung khususnya Badung selatan sudah terlalu massif. Konsep kepariwisataan yang berbasis budaya, kearifan lokal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bahkan terkesan sudah “jauh panggang dari api”. Apalagi bila rencana reklamasi Teluk Benoa tetap dipaksakan. Parta mengaku sulit mencari alasan untuk setuju.

Parta menambahkan, reklamasi bukan solusi atas pendangkalan yang terjadi di Teluk Benoa akibat proses sedimentasi. Akar masalah sedimentasi sebetulnya terletak di daerah hulu. Bagaimana sekarang pemerintah mengajak masyarakat di hulu, khususnya di daerah aliran sungai agar menjaga sampah atau kotoran disana tidak sampai mengalir ke Teluk Benoa.

Related posts

Leave a Reply