Menunggu KPK Panggil Penerbit SKL BLBI

Jakarta – Kasus mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sempat terabaikan kembali diusut. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta keterangan pemegang saham Bank Dagang Negera Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

Pengungkapan secara tuntas kasus ini, selain penting karena besarnya uang yang harus dikembalikan ke negara, juga bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa ini terkait tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, selama ini gagalnya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa jadi karena uangnya tidak pernah kembali utuh, meskipun orangnya dihukum, sehingga tidak memberikan efek jera yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil audit KPK, ada kerugian sekitar Rp138,7 triliun rupiah akibat penyaluran BLBI untuk 48 bank saat itu.

Sayangnya, hingga saat ini KPK belum juga memanggil sosok yang harus bertanggung jawab terkait keluarnya SKL BLBI.

Padahal, KPK menyebut kasus BLBI adalah salah satu kasus yang memiliki resistensi besar, KPK pun memastikan akan memanggil siapa pun pihak yang terkait kasus tersebut, tak terkecuali Megawati Soekarnoputri, yang kalah itu menjabat sebagai Presiden RI, saat kasus BLBI terjadi.

Sekedar informasi, skema yang dilakukan pada saat itu adalah dikeluarkannya SKL oleh BPPN berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Tentunya Megawati menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas SKL tersebut.

Dengan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30% dari Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70% dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

Related posts

Leave a Reply