Meramal Nasib PDIP Pasca Megawati Lengser

Dirasa cukup jenuh memimpin PDI Perjuangan (PDIP) selama 18 Tahun, Megawati Soekarnoputri dikabarkan berencana mundur sebelum gelaran Pilpres 2019 dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berulang kali mengungkapkan kepenatannya bergelut di dunia politik. Mega menyampaikan hal tersebut saat menghadiri HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret 2017 lalu.

“Saya berkata kepada diri saya, mereka (kader) itu, kok, enggak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun karena tidak mudah, apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di republik ini,” ucap Megawati.

Wajar bila pernyataan Megawati akan mengundurkan diri, mengingat usia Presiden Wanita Pertama Indonesia ini sudah mulai menginjak usia 70 tahun. Sementara geliat politik tanah air makin bergema. Bahkan makin memanas. Pertarungan Pilkada DKI menjadi satu contoh sengitnya pertarungan politik tanah air hingga diirnya kalah talak, diprediksi bahwa Pilpres 2019 bisa lebih riuh lagi.

Meski demikian, terulang kembali suksesnya kepemimpinan di tubuh PDI-P tidak akan mudah. Banyak faktor yang menghambat proses regenerasi. Bukan karena ketiadaan pengganti yang mumpuni, tetapi lebih pada ketakutan-ketakutan semu yang diciptakan oleh sekelompok kader di lingkungan dalam (inner circle) Megawati sendiri.

Semakin lama seseorang berkuasa, semakin sulit untuk mencari penggantinya. Bukan karena tidak ada orang lain yang bisa menyamai, bahkan melebihi, kemampuannya, tetapi lebih disebabkan oleh sikap pesimis, ketakutan dan mitos, selain kenyamanan dirinya dan orang-orang dekatnya. Gambaran seperti itu yang kini terjadi di tubuh PDI Perjuangan.

Kalau seandainya Megawati pensiun sebelum pemilu 2019, diyakini PDI Perjuangan akan terbelah. Perebutan kekuasaan dalam tubuh partai moncong putih itu tidak akan terelakkan, dan tidak tertutup kemungkinan suara PDI P anjlok atau lebih parah lagi partai ini akan pecah seperti yang pernah dialami Golkar dan sedang terjadi di PPP. Dengan mempertimbangkan hal itu bakal terjadi, rasanya keinginan Megawati untuk pensiun akan ditunda lebih lama lagi.

Ini dilema yang dialami oleh PDI-P. Sebab tidak dipungkiri bahwa nama besar Soekarno dan semangat Soekarno tetap mengalir dalam diri PDI-P. Ini menyebabkan ada pandangan bahwa yang layak melanjutkan kepemimpinan partai ini harus dari trah Soekarno. Faktor psikologis dan keberhasilan Megawati memimpin PDI-P membuat pandangan ini tetap hidup. Apa lagi anak kandung Megawati sendiri aktif terlibat di PDI-P dan Pemerintahan.

Megawati telah membuka ruang untuk perubahan kepemimpinan, tinggal kader-kadernya berani atau tidak memunculkan tokoh baru. Setidaknya terdapat dua poros parpol yang membayangi kiprah politik mereka, di Partai Gerindra ada Prabowo Subianto dan di Partai Demokrat ada sosok Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadi saingan bebuyutannya.

Pasca kepemimpinan Megawati, ada dua kandidat yang digadang-gadang akan jadi penerusnya yakni Prananda Prabowo, puteranya atau Puan Maharani, puterinya, publik belum tahu. Megawati sendiri merupakan Ketum Parpol terlama di Indonesia. Dia menjadi Ketua Umum sejak masih bernama PDI di orde baru hingga saat ini berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Tidak ada satupun figur yang mendapatkan mandat menggantikan Megawati.

Jika mengikuti trah, tentu nama Puan Maharani menjadi kandidat paling banyak dijagokan, karena selama ini Puan menjadi sosok sentral dalam PDI P. Namun, kapasitas Puan masih diragukan jika tidak mendapat perlindungan dari Megawati. Perlu diketahui, saat ini PDI Perjuangan banyak diisi oleh kader yang terkenal lantang bersuara. Jika salah sedikit saja, Puan akan menjadi sasaran tembak para kader tersebut.

Puan sering mendapat sorotan, tapi Prananda disebut-sebut merupakan sosok paling didengar sarannya oleh Megawati. Dia memegang unit yang mengawasi dan mengendalikan jalannya roda organisasi. Lain halnya dengan Prananda, selama ini dia memang tidak dimunculkan, tapi pengaruhnya dalam tubuh PDI P tidak bisa dianggap remeh. Meski punya pengaruh, tapi Prananda belum dikenal banyak orang.

Dua calon terkuat itu saat ini memegang posisi penting hinggga akhirnya munculah2 lini berbeda yakni ideologi dan pragmatis. Kubu ideologis, ada pada Prananda, putra Megawati dari perkawinan terdahulunya, sebagai Wakil Ketua Umum bersama Kwik Kian Gie. Kemudian Sekretaris Jenderal dipegang Yakobus Mayongpadang, Cornelis Lay dan Ribka Tjiptaning.

Sementara kubu pragmatis, yang ingin berkoalisi, mendukung Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai Wakil Ketua Umum. Kemudian Sekretaris Jenderalnya adalah Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait dan Ganjar Pranowo.

Dua cucu Soekarno, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, sama-sama masuk dalam susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk periode 2015-2020. Bagaimanapun juga pangejawantahan politik dinasti itu tidak bisa dinafikkan, dan itu sah-sah saja selama memang kompeten dan kredibel – bukan semata-mata mabuk kekuasaan.

Politikus senior PDIP Pramono Anung menganggap masuknya Puan dan Prananada dalam struktur partai merupakan proses pematangan. “Saya yakin lima tahun ini cukup (proses pematangan). Siapapun tergantung Ibu (Megawati) karena Ibu yang tahu,” katanya. Mereka menyebut nama dua cucu Soekarno itu masuk ke pusat struktur PDIP karena hak prerogatif Megawati selaku formatur tunggal yang memilih nama-nama kader untuk ditaruh di kepengurusan DPP

Sementara, jika nama di luar trah Soekarno namun mengerti ideologi dan semangat Soekarno, tentu nama Joko Widodo adalah yang terdepan dalam memegang tampuk ketua umum PDI-P. Namun ini akan menyusahkan Jokowi Widodo. Sebab dari awal, Jokowi menekankan agar tidak ada rangkap jabatan di kabinet yang dia pimpin. Presiden Jokowi sendiri terlihat ingin sekali fokus bekerja dan membiarkan urusan politik diurus oleh orang lain yang kompeten.

Dan munculah jargon “PDIP No, Jokowi Yes” yang beberapa tahun silam sempat ramai diperbincangkan publik, kini jargon tersebut kembali gempar menyeruak ditengah kabar akan pensiunnya Megawati dari dunia politik dan PDIP. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya kekuatan PDIP sangat bergantung pada kredibilitas dan popularitas Jokowi

Ada lima kemungkinan yang terjadi jika Jokowi menjadi ketua umum PDIP yang baru. Pertama, tidak bisa menjadi ketua umum PDIP sekarang karena masih menjabat sebagai Presiden RI. Kedua, tidak bisa menjadi Ketua Umum karena bukan trah Soekarno berdasarkan mindset partai tadi.

Ketiga, Jokowi menjadi ketua partai tetapi kendali tetap dipegang Megawati atau setidaknya trah Soekarno dari belakang, yang berarti ketua partai hanya menjadi alat atau boneka. Keempat, Jokowi tidak mau menjadi ketua umum PDIP yang baru karena hanya menjadikan partai sebagai batu loncatan menggapai kursi pemerintahan. Dan kelima, Jokowi menjadi ketua umum PDIP dan berhasil membawa partai berjaya dalam pemilu 2019

Namun skenario ini tidak bisa selamanya diharapkan. Mengingat usia Megawati yang akan terus berlanjut. Sejatinya banyak kader-kader yang layak memimpin PDI-P. Mereka punya banyak kader berprestasi. Hanya saja untuk jadi Ketua Umum tidak cukup hanya berprestasi, namun butuh figur sentral yang bisa jadi tokoh.

Membahas masalah karier keduanya, baik Puan dan Prananda memiliki kelebihan masing-masing. Karier cemerlang Puan di PDIP memang tak lepas dari dorongan Taufiq. Saat Kongres PDIP di Bali pada 2010 lalu, Puan berhasil duduk sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga. Karier Puan juga mulus di DPR. Belum genap satu periode di DPR, Puan sudah duduk sebagai Ketua Fraksi PDIP.

Sementara itu, karier politik Prananda tidak semoncer Puan. Anak kedua Megawati dari suami pertamanya, almarhum Lettu Penerbang Surindro Supjarso ini lebih dikenal sebagai ‘man behind the door’, tokoh di balik layar. Ia duduk sebagai Kepala Ruang Kendali dan Analisa Situasi di PDIP. Prananda jarang tampil di muka umum.

Prananda punya mimpi besar di PDIP yakni melanjutkan cita-cita ibunya meneruskan ide besar Bung Karno. Posisi ini menjadi sangat strategis karena membuat Prananda sering berada di samping Mega.

Sementara Puan Maharani masih menduduki sejumlah posisi penting di partai yang membuat Puan sering konsolidasi keliling Indonesia. Sejauh ini Puan dan Prananda diposisikan sebagai dua pilar utama PDIP. Mungkin Puan lebih sering muncul ke publik.

Itu mungkin beberapa keunikan dari PDI-P. Namun dalam mencari sosok penerus dan pengganti Megawati, ada dilema penentuan posisi tersebut, yakni apakah penggantinya harus trah Soekarno atau kader lain yang mumpuni dan paham ideologi Soekarno.

Adapun muncul beberapa mitos yang nantinya menjadi Penerus PDI-P harus lah trah Soekarno, maka spekulasi siapa yang akan menggantikan Megawati kelak, tidak jauh dari keturunan Bung Karno, terutama anak-anak Megawati.

Nama Puan Maharani dan Pranada Prabowo menjadi titik sentral, menyusul kemudian anggota Fraksi PDIP di DPR RI, Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari, anak Guntur Soekarno.

Jika pun diselenggarakan pemilu raya di internal PDIP untuk memilih pengganti Megawati dengan mengikutkan nama-nama kader tenarnya seperti (Presiden RI) Joko Widodo, (Seskab) Pramono Anung, (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto dan (anggota Fraksi PDIP DPR) Budiman Sudjatmiko, nama Puan, Prananda dan Puti tetap akan berada urutan atas.

Bukan karena mereka meragukan kemampuan dan nasionalisme Jokowi dan lainnya, tetapi sekali lagi, mitos bahwa PDIP hanya bisa bersatu, besar dan kuat jika dipegang anak-keturunan Bung Karno, yang menjadi penyebabnya.

Persoalannya, selama Megawati masih (mau) tampil di panggung politik, anak-anaknya tentu tidak berani mengingatkan pentingnya regenerasi, pentingnya memberi peran yang lebih strategis, kepada mereka. Misalnya “menunjuk” Puan sebagai ketua umum, minimal ketua harian, sementara Megawati menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai sebagaimana dulu dilakukan suaminya, Taufik Kiemas.

Langkah ini sekaligus untuk menguji dan menunjukkan kemampuan Puan, juga Prananda dan Puti, kepada kader dan juga pendukung serta simpatisan PDI-P. Jika pun dalam perjalanan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, Megawati masih bisa memegang kendali. Tetapi bukan hanya Megawati, orang-orang terdekatnya dipastikan menentang peralihan kekuasaan tersebut karena takut dirinya tidak terbawa dalam gerbong Puan.

Mitos kedua yang disakralkan dan wajib dipatuhi oleh seluru kader bahwa PDI-P adalah Megawati dan berlaku sebaliknya. Orang-orang di sekitarnya menciptakan Megawati sebagai sosok tak tersentuh, penentu segala kebijakan partai, dilengkapi hak prerogatif.

Kuatnya stigma PDI-P adalah Megawati, tercermin dari rangkaian pilkada serentak 2017. Megawati bisa dengan “seenaknya” menunjuk calon kepala daerah yang akan diusung, sekalipun orang tersebut bukan kader dan tidak mengikuti mekanisme penjaringan bakal calon yang digelar di tingkat DPC dan DPD. Hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak super istimewa sehingga bisa “mengalahkan” AD/ART partai.

Kader-kader di ring satu Megawati selalu menutupi fakta adanya kader PDI-P yang kecewa ketika hak prerogatif “disalah-gunakan”. Mundur atau dimundurkan menjadi konsekuensi yang harus diterima kader PDI-P ketika berani “mempertanyakan” penggunaan hak prerogatif oleh Megawati.

Mitos ketiga, PDI-P partai wong cilik. Untuk menguatkan mitos ini, para petinggi partai “diharamkan” tampil mewah, apalagi borjuis. Seolah, memperjuangkan (kepentingan) wong cilik, harus dengan penampilan ndeso dan melarat. Kemewahan hanya menjadi penyekat yang menjauhkan kader partai dari kalangan masyarakat bawah.

Megawati tampaknya sadar betul regenerasi kepemimpinan puncak PDI-P harus segera dilakukan. Dia pun paham tak bisa selamanya memimpin partai banteng. Dengan dua trah Soekarno di inti partai, Mega ingin mengantisipasi kemungkinan perpecahan PDIP setelah dia tak lagi memimpin.

“Apakah saya bisa memimpin sampai 2020? Tidak ada yang tahu. Doakan kesehatan fisik dan pikiran untuk saya agar bisa melakukan tugas sebagai ketua umum,” ujar Megawati dalam pidato pengukuhannya sebagai Ketua Umum PDI-P 2015-2020.

PDI-P akan terpuruk pasca Megawati lengser, mengingat banyak kekalahan perlahan tumbang, misalnya pada Pilgub Jawa Barat, Banten dan kini DKI Jakarta, menjadi alarm bagi warga PDI-P. Sebab di tlatah Jawa, PDI-P praktis hanya tinggal menguasai Jawa Tengah.

Mirisnya, jagoan PDI-P juga banyak yang tumbang pada pilkada kabupaten/kota di Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta. Bahkan pasangan calon yang diusung pada pilkada Kabupaten Cilacap, yang sejak 1999 menjadi lumbung suara PDIP, juga tumbang pada pilkada serentak 2017.

Lalu akankah Megawati Pensiun dari PDI-P dan dunia politik. Bagimana nasib si Moncong Putih, akankah tetap kokoh srudukannya?

Related posts

Leave a Reply