Belenggu Demokrasi Itu Bernama “Presidential Threshold”

NetizenIndonesia.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Melalui keputusan tersebut, secara otomatis menghapuskan ambang patas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Jika Presidential Threshold diberlakukan, maka secara tidak langsung tindakan tersebut telah melanggar konstitusi (inkonstitusional).

Logika penggunaan presidential threshold dengan angka 20 hingga 25% adalah sebuah pola pikir yang mempertontonkan bahwa bangsa ini sedang mengalami degradasi demokrasi. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, maka sepatutnya  pemilihan calon pemimpin juga dilakukan dan diselenggarakan dengan cara-cara demokratis. Bukan dengan memberi batas kepada calon pemimpin, namun sejatinya takut, culas, dan pecundang. Yang terjadi justru pesta demokrasi rasa oligarki.

Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan untuk rakyat tapi disekat-sekat. Maka dari itu, biarkan rakyat memilih siapa calon pemimpin harapan mereka. Berikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang akan mereka pilih. Bukan membatasi pilihan namun sejatinya pilih kasih.

Rakyat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas. Banyaknya pilihan calon presiden tidak akan mengurangi kecerdasan mereka dalam memlilih. Logikanya, jika pilihan yang tersedia banyak, tentu akan semakin menghasilkan pemimpin yang terbaik dan berkualitas. Pemimpin bangsa ini tidak cukup hanya orang baik. Tapi harus yang terbaik di antara orang-orang baik. Maka dari itu, dengan banyaknya calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilu 2019 nanti, akan semakin menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan terbaik untuk bangsa ini.

Alasan menghemat biaya pemilu hanyalah alibi yang tak tau diri. Apa guna hemat biaya pemilu, tapi usai pemilu menghasilkan pemimpin yang tak mensejahterakan rakyat. Yang terjadi justru pemimpin tersebut akan menyengsarakan rakyat. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bangsa ini menghasilkan pemimpin yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan.

Terakhir, penerapan Presidential Threshold pada pemilu 2019 adalah tindakan yang sangat mencederai asas demokrasi. Jika tetap diterapkan, maka sistem demokrasi di republik ini tak ubahnya sistem khilafah. Sebuah sistem yang memilih calon pemimpinnya bukan melalui pemilihan langsung, tapi ditunjuk berdasarkan rapat atau musyawarah.

Related posts

Leave a Reply