Presidential Threshold 20%, Membuka Peluang Koruptor Menjadi Presiden

NetizenIndonesia.com, Jakarta – Usulan penggunaan ambang batas pada pencalonan presiden 20% (presidential threshold) untuk pemilu 2019, nampaknya memang sengaja dirancang untuk hanya dimenangi oleh parpol-parpol “pemilik modal besar.” Tak bisa dipungkiri, memang di situlah kunci masuknya parpol-parpol pemilik modal (uang) besar untuk lolos masuk ke ambang batas pengajuan calon presiden.

Perlu diketahui, “pintu masuk pertama” para penjahat (perampok, pencuri, dan para penjahat kakap lainnya, termasuk koruptor) untuk menguras habis isi kekayaan negeri ini, adalah terletak atau berada pada pintu yang bernama “UU Pemilu”.

Jika UU Pemilu “rapuh”, maka tentu sangat mudah “dijebol” oleh penjahat, sehingga pencuri dan perampok serta koruptor pun bisa terpilih menjadi seorang Presiden atau Kepala Negara di negeri ini. Dan itu memang telah terjadi sejak diberlakukannya sistem Presidential Threshold (PT) pada Pemilu (Pilpres) yang lalu.

Sederhananya, cara “menjebol” presidential threshold hanya cukup dengan memajukan calon-calon legislatif yang siap melakukan “perang kekuatan modal” berupa uang “segudang” untuk memenangi kursi di DPR. Sebab, hanya dengan begitu parpol-parpol yang berhasil mendapatkan kursi terbanyak di DPR yang dinyatakan bisa memajukan calon presiden.

Sistem seperti ini, tanpa melibatkan analisis tajam pun bisa disimpulkan, bahwa presidential threshold sesungguhnya adalah sebuah cara “lain untuk membeli” kekuasaan, yakni cukup dengan hanya fokus “memburu” kursi di DPR sebanyak-banyak, maka syarat untuk memajukan calon presiden pun bisa teratasi. Ini persis sama dengan cara yang dilakukan para parpol besar lainnya yang dapat dengan mudahnya lolos dari verifikasi faktual sebagai parpol peserta pemilu.

Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan mau dibohongi “PAKAI” UU Pemilu yang menerapkan sistem presidential threshold. Sebab kenyataannya, justru sistem ini yang dapat memberi peluang kepada perampok dan koruptor untuk mudah menjadi seorang presiden.

Tidak masalah jika seluruh parpol peserta Pemilu diberi hak untuk memajukan calon presiden, sebab hanya dengan begitu yang dapat memperkecil peluang perampok dan koruptor untuk jadi presiden.

Related posts

Leave a Reply