Presidential Threshold Hanya Lahirkan Presiden Partai, Bukan Presiden Rakyat

NetizenIndonesia.com, Jakarta – Pertarungan politik 2019 akan segera tiba. Sebagai awal persiapannya, ada draf RUU Pemilu yang beberapa bulan terakhir mulai dibahas di DPR untuk dijadikan “aturan mainnya.” Rakyat Indonesia sebaiknya jangan hanya sebatas tahu, tetapi hendaknya juga harus sebisa mungkin mengawal dan mengawasi proses penggodokan RUU Pemilu tersebut. Sebab besar kemungkinan akan ada terselip ayat-ayat dan pasal-pasal “titipan” untuk kepentingan kelompok tertentu.

Rakyat jangan sekali-kali memandang sepele pembahasan RUU Pemilu ini, karena dari RUU Pemilu inilah sesungguhnya yang menjadi awal dimulainya perjalanan baru sebuah rezim untuk lima tahun ke depan, periode 2019-2024. Sedikit saja lalai dan kecolongan, maka rakyatlah yang kembali dapat dipastikan akan terlunta-lunta, bagai anak ayam yang kehilangan induknya.

Sebagaimana diketahui, rezim yang sedang berkuasa saat ini telah mengajukan diberlakukannya ambang batas pada pencalonan presiden (Presidential Threshold) dalam draf RUU Pemilu. Itu artinya, rezim saat ini mencoba ingin menabrak konstitusi.

Dalam pembahasannya di DPR, ada memang yang setuju, namun tak sedikit pula yang menolak untuk diberlakukannya Presidential Threshold. Bahkan di tingkatan rakyat, kalangan menengah dan lapisan bawah begitu banyak yang secara tegas menolak sistem Presidential Threshold tersebut. Mereka umumnya meminta, agar kalangan DPR yang sedang membahas RUU Pemilu saat ini sebaiknya tak perlu menggubris “selera” penguasa yang menghendaki diberlakukannya Presidential Threshold. DPR harus fokus dan konsisten terhadap konstitusi.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu. Yakni, Majelis MK dalam keputusannya sesungguhnya pada Pemilu 2014 lalu telah membatalkan atau membersihkan (mencabut) seluruh pasal yang berkaitan dengan Presidential Threshold.

Namun ketika itu, dalam putusannya, MK menegaskan ketentuan tidak serentak itu tidak serta merta bisa diberlakukan pada Pemilu 2014, tetapi berlaku pada Pemilu 2019. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.

UUD 1945 menyebutkan bahwa  kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, namun di saat bersamaan sistem Presidential Threshold yang sudah dinyatakan oleh MK “menabrak” konstitusi tetapi tetap “dipaksakan” pelaksanaannya pada Pilpres 2019.

Rezim yang berkuasa saat  ini terlihat memang begitu sangat ngotot ingin memberlakukan Presidential Threshold. Sebab, parpol penguasa beserta koalisinya sangat optimis dapat “bergotong-royong” untuk kembali meraih 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional, dimana angka inilah sebagai ambang batas sekaligus syarat pengajuan calon pasangan presiden (Presidential Threshold).

Lalu celah seperti apa yang bisa “dimainkan” oleh parpol penguasa beserta para koalisinya agar sistem Presidential Threshold kembali bisa diberlakukan pada Pemilu 2019?

Entahlah, yang jelas, MK masih tetap konsisten dengan keputusannya, bahwa Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Dan atas putusan tersebut, tentu setiap parpol peserta Pemilu berhak mengusung dan memajukan pasangan capresnya masing-masing.

Apabila ada parpol yang ngotot ingin menerapkan sistem Presidential Threshold, maka parpol tersebut sudah pasti adalah parpol yang tak ingin terusik dan digeser dari posisi “kenyamanannya” saat ini. Sebab, apabila setiap parpol peserta Pemilu (gurem maupun pendatang baru) dapat mengusung capresnya masing-masing, maka itu sudah pasti adalah bagian ancaman serius untuk parpol-parpol lama yang telah terlanjur merasakan nikmatnya duduk manis di istana.

Dari penjelasan di atas, sangatlah jelas terlihat, bahwa apabila Presidential Threshold tetap diberlakukan pada Pemilu 2019 yang memaksa para parpol harus berkoalisi, maka dapat dipastikan ini hanya melahirkan “presiden para parpol koalisi,” bukan “presiden rakyat.”

Related posts

Leave a Reply