Dukung Jokowi di 2019, Golkar Krisis Kader

JAKARTA – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Partai Golkar nampak tidak percaya diri untuk mengajukan kader terbaiknya untuk diusung menjadi calon presiden. Partai berlambang pohon beringin ini malah menyatakan diri mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di Pilpres 2019 mendatang, yang notabene merupakan kader PDIP.

Keputusan Golkar ini mengisyaratkan kepada publik bahwa Golkar tak memiliki kader yang mumpuni, baik elektabilitas maupun kapabilitasnya untuk menjadi presiden.

Dukungan Golkar untuk mendukung Jokowi bahkan telah final diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 23 Mei 2017 lalu.

Golkar juga merasa cukup puas dengan mengajukan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi. Golkar memberi sinyal mengajukan satu hingga dua cawapres untuk mendampingi Jokowi namun masih belum diumumkan siapa saja nama-nama yang diajukan.

Keputusan Golar ini sangat disayangkan, pasalnya Golkar memasang target meraih 30 persen kemenangan di Pemilihan Legislatif (Pileg). Namun, seperti dibahas di atas, Golkar memilih untuk mengkomunikasikan dukungan kepada Jokowi dengan Partai Nasdem dan PDIP.

Krisis kader yang terjadi di partai yang berkuasa selama Orde Baru ini memang sudah terlihat pasca lengsernya Soeharto. Kiprah Golkar selama ini di pilpres, memang belum pernah memenangkan kursi nomor satu negeri. Tercatat, Golkar hanya bisa mendudukan kadernya di kursi wakil presiden, berikut catatan yang dihimpun netizenindonesia, terkait kiprah Golkar di pilpres:

  1. Pilpres 2004, Golkar mengusung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid yang sayangnya tidak lolos di putaran pertama.
  2. Pilpres 2009, Golkar mengusung Jusuf Kalla-Wiranto, pasangan ini kalah dari pasangan SBY-Boediono, disusul hengkangnya Wiranto yang kemudian membentuk Partai Hanura.
  3. Pilpres 2014, Golkar gagal mengusung kader untuk capres dan cawapres dan justru bertekuk lutut mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, padahal perolehan suara partai pengusung pasangan ini, Gerindra dan PAN, di Pileg tidak lebih tinggi dari Golkar.

Sebagai partai terbesar sekaligus tertua, semestinya Golkar percaya diri untuk mengusung kader terbaik sebagai calon presiden. Sikap politik Golkar ini bisa dibilang sebagai langkah yang terlalu premature, apalagi Pilpres berikutnya baru digelar pada 2019 mendatang.

Sikap prematur tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk terjadinya krisis kepercayaan Setya Novanto pada Golkar sebagai wadah politik. Artinya, kepemimpinan Setya Novanto seperti menjelaskan jika partai Golkar tidak memiliki kader yang kompetitif dan berkualitas untuk diusung di Pilpres 2019 mendatang.

Hasil keputusan Rapimnas Golkar yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019 juga semakin menegaskan bahwa Golkar sedang mengalami krisis kader dan krisis kepemimpinan.

Related posts

Leave a Reply