Ribuan Bangunan di Pulau Reklamasi Tak Ber-IMB, Kok Tidak di Buldozer?

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seolah tidak pernah berpihak pada kaum miskin. Berbagai ketimpangan perlakuan diperlihatkan oleh Pemprov DKI, salah satunya adalah sikap “tutup mata” yang dilakukan Pemprov DKI terhadap bangunan-bangunan liar yang ada di pulau hasil reklamasi yang ada di Teluk Jakarta.

Ribuan bangunan di lokasi tersebut diketahui tidak mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Padahal, masih segar diingatan kita bagaimana Pemprov DKI meluluhlantakan ratusan bangunan di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Kampung Pulo di Jakarta Timur dan kampung-kampung lain yang ada di Jakarta dengan alasan tak mengantongi IMB dan dianggap sebagai kampung liar.

Pemprov DKI dengan jumawanya menghancurkan bangunan-bangunan yang telah puluhan tahun didiami warga. Pemprov menggusur begitu saja kemudian memindahkan warga yang mendiaminya ke area-area yang beberapa diantaranya jauh dari tempat usaha mereka atau tempat mencari nafkah mereka. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga bahkan tidak memberikan ganti rugi kepada warga, seperti yang dialami warga Kampung Pulo.

Namun, sikap keras Pemprov DKI kepada kaum miskin ini berbeda 180 derajat dengan perlakuan yang diberikan kepada kaum berduit. Kita tengok saja, di atas pulau-pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, puluuhan bangunan tanpa IMB berdiri kokoh tanpa ada gangguan apapun dari Pemprov DKI.

Pemprov DKI seolah tidak mempermasalahkan bahwa bangunan yang telah berdiri di pulau reklamasi meski tidak mengantongi IMB. Pemprov DKI dengan santai menanggapi bahwa pelanggaran itu bisa saja dijatuhi hukuman denda dan bukan pembongkaran, seperti yang dilakukan Pemprov DKI terhadap bangunan warga miskin.

Padahal seperti diketahui, sesuai UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung (UUGB), mewajibkan tiap bangunan harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai fungsinya, sesuai Pasal 7 ayat (1).

Pasal 7 ayat (2) menyatakan tentang persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan, dan izin mendirikan bangunan. Ada pun persyaratan teknis, sesuai Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Lalu, pembangunannya bisa dilakukan apabila kedua persyaratan pada Pasal 7 ayat (1) telah disetujui oleh Pemprov dalam bentuk IMB sebagaimana amanat Pasal 35 ayat (4).

Adanya IMB tersebut juga diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b. IMB juga diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2005 yang merupakan peraturan pelaksana atas UUGB tersebut, seperti pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 ayat (1).

Dan di Pasal 39 ayat (1) UUGB menegaskan, bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki IMB.

Membangun ribuan bangunan di atas pulau hasil reklamasi, tentu tidak dikerjakan dalam semalam. Mungkin berkali malam, bahkan berbulan-bulan. Artinya, selama pembangunan berlangsung, tidak ada pihak kelurahan maupun kecamatan yang berkunjung ke sana. Atau, ada yang berkunjung, tapi tutup mata? Ini adalah realitas tersendiri yang menunjukkan, bagaimana Pemprov DKI Jakarta memberikan perlakuan terhadap para pengembang di pulau reklamasi.

Related posts

Leave a Reply