Ahok Mundur dari Kursi Gubernur, Apa Kabar Ahok Center?

NetizenIndonesia.com – Ahok resmi meringkuk di penjara untuk dua tahun ke depan (belum dihitung remisi dan lain-lain) setelah divonis bersalah dalam kasus penistaan agama. Ahok juga telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta beberapa hari yang lalu. Namun, di tengah terpaan masalah, hingga saat ini Ahok masih menyisakan sejumlah kasus hukum yang membelitnya. Salah satu kasus hukum Ahok yang terindikasi korupsi adalah terkait pendirian sebuah lembaga yang diberi nama Ahok Center.

Pendirian lembaga semacam ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Ahok. Pemimpin daerah lainnya pun banyak yang mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama dirinya kemudian menyisipkan nama “Center” di belakangnya.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pendirian lembaga yang berbau Center sebenarnya didirikan bukan untuk kepentingan masyarakat banyak, namun tak lebih hanya untuk kepentingan politik pencitraan pribadinya. Salah satu contoh adalah mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin. Sama, lembaga yang ia dirikan juga bernama “Rahmat Yasin Center.

Benar, bahwa dalam kurun waktu satu periode, Rahmat Yasin terbilang berhasil memimpin kabupaten Bogor. Tapi lihatlah, apa yang terjadi ketika Rahmat Yasin memimpin Kabupaten Bogor untuk kedua kalinya di periode selanjutnya. Ia justru terbelit kasus korupsi yang berujung dipecatnya dari jabatannya sebagai Bupati dan kini digantikan wakilnya, Nurhayanti.

Lantas, bagaimana dengan lembaga Ahok Center?   

Ahok Center adalah sebuah lembaga yang didirikan mantan Ahok pasca terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI berpasangan dengan Jokowi pada tahun 2012.

Ahok Center merupakan sebuah LSM yang awalnya bernama Center For Democracy and Transparency (CDT) sejak tahun 2007. Namun, masyarakat lebih banyak menyebut LSM itu dengan nama Ahok Center dan bermarkas di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat. Nama Ahok Center muncul dalam keterangan pers yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI. LSM itu disebutkan sebagai mitra kerja CSR pada program Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI di Rusun Marunda.

Menurut rilis BPKD DKI Jakarta (2013), sejak tahun 2012, Ahok Center mengelola 18 BUMD dan swasta serta bermitra dengan dinas perumahan DKI Jakarta. Maka tak heran, bila semua program pengembang pemukiman elit di Jakarta, Ahok mati-matian membelanya bila bermasalah. Hal itu karena CSR yang diberikan ke pemprov DKI sebagian besar dikelola oleh Ahok Center. Keterlibatan Ahok di sejumlah masalah proyek pengembangan pemukiman, sudah menjadi rahasia umum.

Berikut perusahaan yang pernah bermitra dengan Ahok Center ketika mengerjakan proyek pengadaan barang untuk penghuni Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara menurut Badan Pengawasan dan Pembangunan DKI Jakarta:

PT Asuransi Jasindo, PO Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, PO Pasar Jaya, Bank DKI, PT Tourisindo, PT Jawa Barat Indah, PT Pembangunan Jaya, PT Barito Pasific, PT Landmark, PT Jeunesse Global Indonesia, PT Duta Pertiwi, PT Zaman Bangun Pertiwi, PT Changbong, PT Dupo, PT Heir, Grap Golf, dan terakhir bermitra dengan seorang atas nama Bapak Wahyu.

Membentuk LSM (Ahok Centre), lalu LSM yang dibentuk tersebut mengelola dana CSR adalah merupakan sebuah kesalahan. Ahok telah menyalahgunakan kekuasaaan sejak menjadi wakil gubernur. Penunjukan Ahok Center sebagai pengelola dana CSR telah melanggar  PP No.47/2012 tentang Perseroan Terbatas. Ini adalah indikasi korupsi, karena dalam peraturan perundang-udangan, CSR tidak boleh dikelola oleh LSM.

Apalagi Ahok Center memiliki kepentingan politik untuk memenangkan Ahok menjadi Gubernur. Ahok Centre kemudian berhasil mengikat kerja sama dengan 18 perusahaan dengan kewewenangannya sebagai gubernur sehingga mempermudah keberhasilan Ahok Center meraih keuntungan tersebut. Yayasan Ahok Centre tidak mungkin dapat bermitra dengan pengembang dan mengumpulkan dana sebesar itu jika Ahok tidak menjadi Wagub kala itu.

Yang perlu kita pertanyakan dalam skandal Ahok Center ini adalah, apakah tindaan Ahok dengan mengumpulkan dana publik (CSR BUMD dan Sawsta) ke lembaga miliknya (Ahok Center), merupakan bagian dari upaya pencucian uang? Atau yang dilakukan Ahok adalah bentuk gratifikasi?

Logikanya sederhana, bila Ahok bukan Wakil Gubernur/Gubernur DKI Jakarta, tidak mungkin CSR 18 BUMD dan swasta diberikan kepada Ahok Center. Asumsi yang paling mungkin adalah, aliran dana CSR 18 BUMD dan swasta ke Ahok Center karena pengaruh Jabatan Ahok sebagai Wakil Gubernur/Gubernur.

Sebagai lembaga yang sejak tahun 2012 mengelola dana CSR, masyarakat harus tahu transparansi dalam pegguanaan dana publik tersebut. Untuk apa dan kemana saja dana CSR tersebut digunakan? Apakah untuk kegiatan social? Untuk biaya pencitraan Ahok? Atau mungkin untuk biaya industri opini sosial media Ahok selama ini? Entahlah.

 

Related posts

Leave a Reply