Reklamasi dan Gurihnya Dana Non Budgeter Ala Ahok

NetizenIndonesia.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjaya mencitrakan dirinya bersih, tegas, dan keras terhadap koruptor serta sukses membangun Jakarta. Benarkah demikian? Lalu bagaimana dengan berbagai kasus korupsi yang melibatkan namanya?

Dua tahun menjadi Gubernur DKI, Ahok telah melakukan banyak pelanggaran dalam pengelolaan anggaran. Gubernur yang hobi menggusur warganya dengan bengis itu  berkali-kali menggunakan  dana nonbujeter atau off budget.

Perihal dana non budgeter sebenarnya pernah menjadi tradisi pada era Orde Baru, salah satunya adalah melalui lembaga beasiswa pendidikan Supersemar. Tidak dipungkiri, beasiswa Supersemar telah berhasil mencetak ribuan sarjana-sarjana dan membantu biaya pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Namun dibalik itu semua, terdapat aliran dana yang tidak diketahui oleh publik diduga mengalir untuk membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan sanak family Suharto.

Singkat cerita, Suharto pun didakwa melakukan korupsi terkait dengan aliran-aliran dana ini, walaupun kemudian dihentikan karena dianggap tidak mungkin diadili karena alasan kesehatan.

Dari cerita di atas, bisa dilihat bagaimana praktik korupsi di atas dijalankan secara “legal”.

Hal ini bermulai dari “diskresi” bapak Presiden dengan mengeluarkan PP, kemudian diikuti dengan “diskresi” Bapak Menteri dengan mengeluarkan keputusan Menteri, yang berakhir dengan mengalirnya dana tersebut ke Yayasan Supersemar. Tapi pada kenyatannya, seperti terungkap dalam temuan Kejaksaan Agung, dari Yayasan Supersemar tersebut tidak hanya siswa yang membutuhkan, namun diduga mengalir masuk ke perusahaan sanak family Presiden Suharto.

Dari kasus di atas kita dapat simpulkan terdapat beberapa karakteristik utama dari dana off budget.

Pertama, dia merupakan keputusan sepihak eksekutif tanpa pelibatan parlemen. Kedua, off budget melibatkan pihak swasta dalam pengelolannya, yang menghilangkan karakter ke”publikan” dana tersebut.

 

Ahok dan Dana Off Budget

Kenapa dana off budget selalu menjadi modus favorit tindakan korup? Hal ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan adanya “diskresi” yang luas dalam penggunaan dana-dana tersebut dan tampak seolah-olah legal.

Gurihnya dana off budget, walaupun dia dipungut atas nama publik, namun dia tidak masuk ke dalam sistem keuangan negara. Oleh karenanya, tidak masuk sebagai obyek pengawasan keuangan lembaga auditor.

Kesukaan Ahok dengan dana-dana off budget ini sudah terlihat sejak masa dia menjadi Wakil Gubernur. Salah satu yang fenomenal adalah mengalirnya dana CSR perusahaan di DKI Jakarta ke Ahok Center pada tahun 2013.

Akrobat Ahok ini menghasilkan semprotan keras dari Bang Faisal Basri.  Tentu sebagai aktivis anti korupsi, yang tidak kita ragukan lagi baik pemahaman maupun integritasnya. Bang Faisal paham betul betapa berbahayanya dana-dana off budget ini jika dibiarkan dan tidak dihentikan.

Sadar akan kesalahannya, Ahok kemudian “bertobat” bukan untuk menghentikan dana off budget, tapi  mengubah modus pengelolaan dana off budget-nya. Bahkan pasca menjadi Gubernur, Ahok malah justru melakukan ekspansi dengan mengembangkan model-model pungutan lainnya, salah satu yang fenomenal dan kontroversial adalah Kontribusi Tambahan untuk penambahan Reklamasi.

Modus pengelolaan dana off budget Ahok bertransformasi dan berkembang. Ahok tidak lagi menggunakan Ahok Center untuk mengelola dana ini. Ahok mengubah modusnya dengan hanya menerima barang dalam bentuk jadi. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan audit dan appraisal untuk menentukan apakah kontribusi tersebut sudah sesuai dengan nilai “kewajiban” kontribusi tambahan yang ditentukan, sebelum diterima sebagai aset daerah.

Lagi-lagi kita harus mengagumi retorika Ahok, audit dan appraisal dua kata kunci yang kedengerannya Akuntabel dan Transparan. Pertanyannya, apa iya?  Salah satu isu dari model pengelolaan dana off budget Ahok ini adalah terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa dari kontribusi non-uang tersebut

Pertanyaannya adalah, apakah proses pengadaan barang atau jasa tersebut tunduk pada aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah? Tentu jawabannya adalah Tidak. Pada titik inilah ruang “bermain” itu terjadi, siapa yang mengerjakan, bagaimana dikerjakan, dan apakah ada conflict of interest antara yang mengerjakan dengan pejabat publik yang memutuskan diterima atau tidaknya itu barang sebagai kontribusi tambahan?

Jika terjadi dugaan korupsi, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan rumusan standar dalam mencari unsur niat jahat dari sebuah tindak pidana korupsi. Namun demikian, jika pun ada niat jahat, bagi hukum ini bukan merupakan bagian dari perbuatan tindak pidana korupsi yang bisa diusut karena bukan bagian dari keuangan negara.

Namun, ada satu hal yang patut dicurigai, yakni pada salah satu cuplikan video penandatangan perjanjian kontribusi tambahan reklamasi dengan Ariesman Widjaja. Dalam video tersebut, Ahok nyeletuk “ah, kalo ini jalan nggak perlu ngasih uang buat kampanye lagi nih ya, Pak.

Silahkan simpulkan sendiri, yang jelas, betapa nyayur-nya para tim pemenangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI kemarin.

Sebenarnya, banyak jurus tipu-tipu Ahok untuk pencitraan sebagai sosok yang bersih. Skandal reklamasi hanyalah salah satu saja yang terungkap dengan telanjang ke hadapan publik. Kalau hingga kini aparat hukum belum juga menyentuh dia, itu karena ada kekuasaan besar yang terus membela dan melindunginya.

Related posts

Leave a Reply