Ada Apa Dengan Kejaksaan?

Dari awal terpilihnya Prasetyo sebagai Jaksa Agung sudah menimbulkan kontrofersi dan tanda tanya besar. Sebuah posisi strategis yang harusnya diisi profesional malah diberikan kepada politisi partai. Ditengah upaya supremasi hukum dan menegakan keadilan, jabatan tertinggi dalam tubuh kejaksaan malah ditempati oleh orang partai yang terbiasa kompromi dalam menyelesaikan masalah hukum.

HM Prasetyo adalah politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mendukung Jokowi dalam pemilihan Capres 2014. Penunjukan Prasetyo sebagai Jaksa Agung kental bernuansa politis, politik balas budi. Sebagaimana diketahui Kejaksaan adalah sebuah lembaga pilar untuk menegakan hukum di tanah air. Kejaksaan bertugas mewakili negara dalam melakukan penuntutan atau dakwaan kepada para pelanggar hukum. Tugas yang rentan tersebut harusnya diisi oleh orang-orang yang profesional di bidang hukum, bukan orang yang kental dengan negoisasi politik.

Indikasi Jaksa Agung bertindak tidak professional menguat ketika petinggi Partai Nasdem tertangkap tangan oleh KPK menerima suap. Bukan kader rendahan yang tertangkap, Sekjen partai, Patrice Rio Capella dan juga Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis. Dua petinggi partai sekaligus, sudah sangat mencitrakan betapa bobroknya Partai ini sampai tingkat bawahnya. HM Prasetyo yang merupakan Jaksa Agung tentu mengetahui sepak terjang kawannya sesama kader Nasdem. Maka sangat mustahil jika tidak ada kaitan antara mereka sesama kader partai. Sudah naluri dasar manusia untuk melindungi kawannya.

Belum masalah dana Bansos Sumut mereda, Kejaksaan lagi-lagi berbuat tidak profesional. Salah satu jagoan Partai Nasdem dalam Pilkada DKI, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok terlilit masalah hukum penistaan agama. Lagi-lagi Kejaksaan yang dipimpin kader Nasdem melakukan tindakan berbau politis.

Setelah melalui pemeriksaan yang panjang, mendengarkan banyak saksi dan keterangan para ahli, diluar dugaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) malah menuntut Ahok dengan satu tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Panjangnya masa persidangan, banyaknya saksi yang dihadirkan seakan menjadi tidak berguna ketika mendengar tuntutan JPU. JPU hanya menilai Ahok melanggar pasal 156 KUHP, JPU mengabaikan Pasal 156a KUHP karena ucapan Ahok tak memenuhi unsur niat. Hal ini menjadi tanya besar, tidak pernah terjadi sebelumnya seorang jaksa menuntut hukuman teringan, hanya percobaan.

 

Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain. “Menyatakan Ir Basuki Tjahaja Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama dan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan memerintahkan terdakwa ditahan,” tegas Dwiarso, Ketua majelis hakim dalam persidangan di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Hakim terbilang bisa mengedepankan keadilan ditengah melemahnya optimisme masyarakat dalam penegakan hukum.

 

Namun perlu diketahui, vonis atas Ahok terbilang ringan jika mengacu pada kasus yang sama. Sebelumnya ada kasus penodaan agama di Jakarta dan Bali dan masing-masing dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Mendengar vonis majelis Hakim wajar jika Ahok melakukan banding, tentu saja Ahok tidak puas dan menginginkan kebebasan. Yang tidak wajar adalah Jaksa yang lebih memiliki keinginan kuat untuk melakukan banding atas putusan majelis hakim.

 

Sebelumnya diketahui Ahok melalui kuasa hukumnya menyatakan melakukan banding. Tapi belakangan, Ahok telah mencabut bandingnya dan menerima putusan majelis hakim. Namun tidak dengan kejaksaan. Kejaksaan masih menginginkan banding atas putusan pengadilan yang menjatuhkan 2 tahun penjara untuk Ahok. Ada apa sebenarnya dengan kejaksaan? Yang dihukum saja sudah terima kenapa Kejaksaan yang repot seolah tidak terima Ahok dihukum 2 tahun.

Sebagai informasi sebelumnya tidak pernah sekalipun jaksa melakukan banding jika vonis hakim lebih berat dari tuntutan. Jaksa pasti menginginkan orang yang didakwanya mendapat ganjaran setimpal, tapi hal ini tidak berlaku pada kasus Ahok. Kejaksaan yang dipimpin oleh HM Prasetyo seolah menerima pesanan untuk membebaskan Ahok dengan cara apapun, termasuk dengan banding. Selama ini kebijakan yang dipakai di Kejaksaan adalah banding apabila vonis hukim kurang dari 2/3 tuntutan. Tapi tidak pernah ada jaksa banding karena hukuman lebih berat dari tuntutan. Kebijakan tersebut kemungkinan besar akan dirubah oleh HM Prasetyo dalam rangka upaya menyelamatkan Ahok. Ada apa dengan Kejaksaan? Lembaga negara yang independen mendadak milik salah satu kelompok partai tertentu.

 

Related posts

Leave a Reply