Ini Strategi Parpol yang Ingin Terapkan Presidential Threshold

NetizenIndonesia.com – Angka presidential threshold (PT) menjadi bahasan cukup seru di tengah pembahasan revisi UU Pemilu. Parpol besar mencoba memasang angka persyaratan tinggi bagi parpol untuk bisa mengusung capres dalam Pilpres 2019. Selain itu, parpol besar juga menekan parpol kecil agar tidak dapat mengusung kadernya untuk menjadi capres.

Persoalan presidential threshold memang menjadi isu panas karena partai-partai terpecah belah. Ada yang menginginkan PT 0 persen, 20 persen, dan ada yang mencari jalan tengah di angka 3, 5 persen. Perbedaan ini menjadi sangat wajar karena setiap partai pasti punya alasan dan kepentingan tersendiri untuk mengusung PT yang berbeda.

Kepentingan tersebut dapat dilihat dari angka yang diusulkan oleh masing-masing partai. Bagi parpol yang memasang angkat 20 dan 3,5 persen, sejatinya, mereka telah mempertontonkan inkonsistensi mereka dan ketidak patuhannya terhadap ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan pemilu 2019 digelar secara resentak. Maka, secara otomatis Presidential Threshold tidak berlaku lagi.

Namun, ada yang menarik dengan isu yang beredar terkait usulan Presidential Threshold dari masing-masing partai tersebut. Gerindra yang tetap konsisten dengan angka PT 0 persen dituduh jumawa. Dituduh jumawa karena Gerindra telah berhasil menguasai Jakarta. Begitu kata mereka.

Isu tersebut sepertinya sengaja digulirkan untuk membolak-balikkan fakta dan menyesatkan pola pikir masyarakat yang tidak sepakat dengan adanya Presidential Threshold. Hal itu dilakukan agar Presidential Threshold sukses diterapkan di Pilpres 2019 mendatang.

Bagaimana ceritanya, partai yang berpihak kepada partai kecil malah dituduh jumawa. Bagaimana ceritanya, partai yang berjuang agar calon presiden yang muncul di Pilpres 2019 nanti terdapat banyak pilihan, malah dituduh sombong? Sungguh pola pikir yang sangat sesat lagi menyesatkan.

Justru, parpol yang mengusulkan penerapan Presidential Threshold itulah yang sebenarnya jumawa. Mereka arogan terhadap parpol-parpol kecil. Mereka congkak karena tidak memberi ruang kepada partai kecil untuk bertarung secara demokratis di Pilpres nanti. Dan, sejatinya mereka adalah politikus-politikus pengecut dan pecundang. Merasa partainya besar, namun takut dan ciut untuk bertarung dengan calon presiden yang berasal dari partai kecil. Mengaku pahlawan demokrasi, namun karena haus kekuasaan, mereka berubah menjadi anak jadah demokrasi.

Related posts

Leave a Reply