Kenaikan TDL Bukti Pemerintah Tak Kreatif Gali Potensi Pendapatan Negara

JAKARTA – Pemerintah sepertinya tidak bosan-bosan mengeluarkan kebijakan yang berimbas pada bertambahnya beban hidup masyarakat. Setelah didasar alasan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan menaikkan tarif administrasi biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kini pemerintah kembali menaikkan harga Tarif dasar Listrik (TDL).

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan kenaikan TDL pada 2017 ini dilakukan sebanyak tiga kali secara bertahap. Ada tiga komponen yang menjadi pertimbangan besaran penyesuaian tarif, yakni inflasi, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Padahal, seperti diketahui, saat ini harga energi dunia sedang mengalami penurunan, namun pemerintah justru menaikkan TDL.

Periode ketiga kenaikan TDL dilaksanakan pada bulan Juni, tak ayal mengagetkan publik karena terjadi pada saat bulan puasa, dimana pada masa itu biasanya diikuti naiknya harga kebutuhan pokok.

Kebijakan yang dirasa tidak berpihak pada rakyat kecil itu harus dikeluarkan atas dasar PLN mengalami kerugian pada 2015 dan 2016. Hal tersebut dipicu adanya efisiensi dan substitusi dari BBM ke batubara, gas dan energi primer lainnya.

Kenaikan TDL otomatis membuat rakyat semakin tercekik, bahkan sederet industri kecil menengah ikut sekarat akibat menanggung beban kenaikan harga listrik. Pemerintah tidak cukup cerdas menyikapi keadaan yang menimpah negeri ini, lantas ambil jalan pintas, menaikkan TDL, beres. Teriakan protes rakyat itu urusan belakang.

Untuk diketahui, Per 1 Mei 2017, tarif golongan 900 VA kembali naik Rp 329 per kWh menjadi Rp 1.352 per kWh. Kenaikan tersebut merupakan tahap kedua setelah sebelumnya kenaikan dilakukan pada 1 Januari 2017. Pada 1 Juni 2017, Penyesuaian tarif listrik akan kembali terjadi dengan mengacu pada Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2017.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak Januari 2017 menyumbang inflasi 0,30 persen, bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar. Data itu menunjukkan perlunya kecermatan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini seolah menunjukkan jika era Joko Widodo (Jokowi) sudah semakin tidak kreatif dalam hal meningkatkan pendapatan negara. Akhirnya rakyat kecil jadi korban karena beban mereka semakin berat.

Related posts

Leave a Reply