Saling Lempar Tanggung Jawab Helikopter AW 101

Jakarta – Kehadiran Helikopter AW-101 di Bandara Halim Perdana Kusuma menuai polemik terutama antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Keduanya seolah “angkat tangan” terkait keberadaan helikopter buatan Inggris tersebut.

Mulanya, pemerintah berniat membeli helikopter jenis Agusta Westland AW-101, untuk menggantikan helikopter VVIP yang lama, Super Puma. Helikopter tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang kerja Presiden atau Wakil Presiden dan tamu-tamu VVIP.

Helikopter bermesin tiga GE CT7-8E turboshaft ini merupakan helikopter canggih di kelasnya. Helikopter ini mampu terbang dalam cuaca ekstrem dengan tingkat kebisingan rendah dan mampu meredam getaran.

Rencana pembelian helikopter ini kemudian menimbulkan pro dan kontra sehingga dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.

Namun satu tahun berselang, TNI AU tetap membeli helikopter tersebut meski pernah mendapat penolakan dari presiden. Menhan Ryamizard menegaskan, pesawat tersebut tetap dibeli melalui Sekretariat Negara (Setneg) karena diperuntukkan sebagai pesawat kepresidenan.

Disisi lain, Panglima TNI menegaskan, helikopter AgustaWestland yang didatangkan dari pabrikan Inggris-Italia tersebut, tidak sesuai spesifikasi. Gatot juga menegaskan, pengadaan alutsista TNI sebagai bagian peralatan pertahanan keamanan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

“Pengadaan alat pertahanan keamanan produk luar negeri hanya dapat dilakukan apabila belum dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sesuai dengan pasal 43 UU 16/2012,” kata Gatot.

Yang menarik, Polemik pengadaan helikopter AW 101 melalui TNI AU itu juga membuka fakta mengenai adanya ketidaksinkronan antara Panglima TNI dengan Kementerian Pertahanan. Ketidaksinkronan terlihat saat Gatot Nurmantyo membeberkan, jika kewenangannya sebagai Panglima TNI sudah dibatasi.

Pasalnya, dia tidak lagi bisa mengendalikan pengelolaan anggaran Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebab, kata Gatot, tiap matra angkatan langsung bertanggung jawab kepada Kementerian Pertahanan. “Ini pelanggaran hirarki karena kami tidak membawahi angkatan,” katanya.

Menurut Gatot, semua keputusan anggaran di pertahanan selama ini sudah benar dan sistematis. Namun, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 mengubah semuanya dan membuat kewenangan Panglima TNI ditiadakan. Peraturan Menhan itu membuat Panglima TNI berkedudukan sama dengan tiap angkatan di TNI. Padahal, kata Gatot, dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang TNI dijelaskan meski TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, tapi bukan bagian dari unit operasionalnya.

Menariknya, meski helikopter AW 101 sudah berada di Halim, namun dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Menhan dan Panglima TNI mengaku tidak tanggung bertanggungjawab atas pembelian helikopter AW101. Keduanya, menegaskan tidak tahu akan pembelian helikopter tersebut.

Menhan Ryamizard mengungkapkan, pembelian AW101 awalnya diperuntukkan sebagai helikopter kepresidenan. Oleh karena itu, dibeli melalui Sekretariat Negara dan langsung berurusan dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Sementara itu, Panglima TNI mengatakan sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, maka kewenangannya dibatasi terutama terkait penganggaran. Sebab, masalah anggaran menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Pertahanan.

Keduanya semakin lempar tanggung jawab apalagi ketika KPK mengendus adanya indikasi korupsi dalam pengadaan helikopter AW 101 ini. KPK mengindikasikan adanya kerugian negara sekira Rp220 Miliar.

POM TNI sendiri sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yaitu Marsekal Pertama TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitemn dalam pengadaan barang dan jasa, Letnan kolonel admisitrasi BW selaku pejabat pemegang kas dan Pembantu letnan dua SS, sebagai staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.

Sejauh ini, penyidik KPK baru memblokir rekening milik PT Diratama Jaya Mandiri senilai Rp 139 miliar sebagai barang bukti. Pemblokiran itu karena perusahaan tersebut adalah penyedia helikopter Agusta Westland AW101 yang diadakan TNI Angkatan Udara tahun anggaran 2016.

Related posts

Leave a Reply