Lonceng Kematian Demokrasi Berbunyi Ketika Presidential Threshold Diterapkan

NetizenIndonesia.com – Gagasan pemerintah yang ingin memperkosa (baca: memaksa) menerapkan presidential threshold adalah langkah mundur bagi demokrasi di republik ini.

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemilu presiden dan legislatif tahun 2019 dilaksanakan pada waktu bersamaan, maka dengan sendirinya Pemilu presiden tahun 2019 secara otomatis meniadakan syarat ambang batas perolehan suara atau kursi DPR.

Pemerintah sepertinya tidak sadar bahwa gagasan ini sudah usang. Faktanya, presidential threshold tidak memiliki kemampuan membangun koalisi jangka panjang. Penerapan presidential threshold hanya membangun kartel-kartel politik yang justru mempertaruhkan stabilitas pemerintahan yang terancam ambruk. Selain itu presidential threshold  juga bermasalah dari aspek hukum dan politik.

Dari aspek hukum, presidential threshold tidak sejalan dengan penegasan sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme, eksistensi lembaga kepresidenan tidak bergantung pada seberapa kuat dukungan parlemen, karena pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, begitu pun presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Sedangkan dari sisi politik, keberlakuan presidential threshold juga akan sangat mungkin melahirkan krisis legitimasi. Padahal presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dihasilkan dari peta demokrasi pada Pemilu 2014, maka memaksakan hasil Pemilu 2014 sebagai dasar pengajuan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 sulit menemukan pijakan teoritiknya. Atau pemaksaan terhadap hal ini adalah bentuk dari legitimasi semu yang menegasikan hasil Pemilu tahun 2019. Hasil Pemilu tahun 2019 akan sia-sia dan tak berguna.

Partai politik atau gabungannya yang berhak mengajukan capres dan cawapres dengan perolehan kursinya paling sedikit 20 persen atau suara 25 persen, adalah sebuah tindakan haus kekuasaan yang tidak berpijak di atas prinsip universal demokrasi.

Demokrasi yang sejati adalah memastikan segala hak dan kedudukan warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Hak memilih dan dipilih adalah hak asasi yang mesti dijamin oleh negara. Karena itu, negara semestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan terpenuhi hak konstitusional setiap warga negara.

Jika sekelompok elite yang mengatasnamakan kehendak negara membajak demokrasi untuk memaksakan kehendak diri dan kelompoknya, memaksakan kehendak menerapkan presidential threshold, maka lonceng kematian demokrasi akan berbunyi.

Dalam konteks inilah gagasan presidential threshold, tidak saja harus dikritisi, namun semua warga negara mesti memperjuangkan alternatif gagasan lain yang lebih demokratis dan konstitusional. Sebab, penerapan presidential threshold tak ubahnya hanyalah tindakan pemerkosaan hak rakyat dalam memilih dan dipilih.

Related posts

Leave a Reply