Inikah Alasan Gerindra Kirimkan Wakilnya ke Pansus Hak Angket KPK?

NetizenIndonesia.com – Pada Sidang Paripurna 28 April lalu, setelah DPR mengesahkan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gerindra berada di garda terdepan menolak hak angket yang ditenggarai akan mengintervensi KPK yang saat ini tengah manangani kasus mega skandal korupsi KTP Eletronik (e-KTP).

Tak tanggung-tanggung, dengan suara lantang Gerindra mengatakan bahwa penggunaan hak angket oleh DPR terhadap anti rasuah tersebut sejatinya hanya akan memperlemah kinerja KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini, terlebih untuk kasus mega skandal korupsi e-KTP.

Namun, belakangan Partai Gerindra terlihat lemah syahwat dan tidak serius menolak Hak Angket tersebut. Fraksi Gerindra berubah sikap soal Pansus (Panitia Khusus) angket KPK karena mereka memutuskan untuk mengirimkan perwakilannya ke Pansus.

Sikap Gerindra jelas tidak konsisten dengan suara lantang yang selalu diteriakkan sebelumnya. KPK yang tengah berjuang untuk menyelidiki kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut, dikriminalisasi dan “digebuk” berjamaah agar kasusnya tak terkuak dan tidak dilanjutkan penyelidikannya. Entah apa yang terjadi pada Gerindra sehingga fraksinya tiba-tiba berubah sikap.

Namun, satu hal yang patut digaris bawahi atas berubahnya sikap Gerindra. Salah satu penyidik kasus korupsi e-KTP Novel Baswedan, membuat pernyataan mengejutkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 30 maret 2017 kemarin. Novel menyebut 5 nama politisi yang diduga mengancam Miryam S Haryani, politikus Hanura yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka pemberian keterangan palsu terkait kasus e-KTP. Kelima politikus tersebut, menurut Novel, mengancam Miryam terkait pembagian uang proyek e-KTP.

Kelima nama tersebut yakni Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond Junaidi Mahesa (Gerindra), Masinton Pasaribu (PDI-P), dan politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Setelah melihat nama-nama di atas, secara otomatis akan melahirkan sebuah asumsi yang mungkin akan menjawab pertanyaan di atas terkait mendadaknya perubahan sikap fraksi Gerindra. Golkar, PDIP, dan Hanura memang sejak awal mendukung hak angket tersebut. Hanya Gerindra yang tiba-tiba berubah sikap. Entahlah.

Related posts

Leave a Reply