Dapat Opini WTP dari BPK, Jaksa Agung Sumringah, Apa Kabar Rapor Merah?

NetizenIndoensia.com – Presiden Jokowi memilih HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dengan tanpa pertimbangan yang matang. Sejak awal, proses pemilihannya pun dilakukan dengan tertutup. Tanpa ada semacam pemberitahuan terlebih dahulu tentang nama-nama  yang dinominasikan oleh Presiden sebagai calon Jaksa Agung.

Akibatnya, sederetan kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga kini pun tak pernah ada yang beres. Membongkar kasus lama yang terjadi puluhan tahun lalu, tapi kasus-kasus yang menyeret nama kader Nasdem, tidak pernah disentuh.

Jangan Tanya bagaimana perkembangan kasus kredit fiktif PT CGN kepada Kejaksaan. Sekalipun Prasetyo telah berjanji akan menuntaskannya, sampai kapanpun, kasus yang telah merugikan negara miliaran rupiah tersebut tak akan pernah dijamah.

Tak hanya itu, Kejaksaan juga jangan ditanya tentang perkembangan kasus suap dana Bansos, Sumatera Utara. Yakin seyakin yakinnya, sekalipun Surya Paloh berkali-kali mangkir dari panggilan KPK, kasus tersebut tak akan pernah diperpanjang. Padahal, Surya Paloh tidak lari ke luar negeri laiknya Habib Rizieq yang hingga kini masih di Arab Saudi, tapi kasus tersebut, hingga kini tak jelas tindak-tanduknya.

Kejaksaan lebih memilih menggugat Majelis Hakim karena telah monvonis Ahok lebih “ringan” daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Maka wajar bila meskipun Ahok telah mencabut bandingnya, Jaksa Agung tetap kekeuh mempertahankannya.

Boleh saja HM Prasetyo kini sumringah, karena mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tapi, selama kasus-kasus di atas tidak tuntas, rakyat akan tetap terngiang dan mencatat, bahwa kinerja Kejaksaan Agung memang tidak beres dan tebang pilih.

Dan, satu hal yang patut diperhatikan. Beberapa waktu lalu, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangk dalam kasus suap terkait Opini atau penilaian WTP. Empat tersangka tersebut yakni,  Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli. Dua orang dari BPK yang menjadi tersangka. 1 aidutor dan satu lagi pejabat Eselon 1.

Dari kejadian di atas, tentu persepsi publik akan mengarah kepada BPK. Publik akan mengira bahwa penilaian atau opini yang selama ini diberikan BPK, adalah hasil dari jual beli atau penyuapan. Termasuk, kemungkinan juga diperjual belikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Mungkin dan bisa saja.

Opini WTP dari BPK hanyalah terkait laporan keuangan. Untuk urusan kinerja, Kejaksaan tetaplah bobrok dan tidak beres. Maka wajar bila Kejaksaan mendapat rapor merah dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan nilai CC (50,02) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Related posts

Leave a Reply