Jaksa Agung M Prasetyo Tidak Becus Memimpin Korps Adhyaksa

NetizenIndonesia.com – Memasuki tahun ke-tiga Jaksa Agung M Prasetyo memimpin korps Adhyaksa, prestasi yang diharapkan bisa menaikkan pamor kejaksaan dalam memberantas korupsi masih diluar ekspetasi.

Hingga detik ini banyak perkara yang berhenti di tengah jalan di tangan kejaksaan. Kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik, seperti BLBI, Setya Novanto dan Riza Chalid, berhenti begitu saja tanpa ada keterangan maupun tindakan lanjutan. Bahkan, kejaksaan dibawah pimpinan mantan politisi Nasdem itu memiliki hutang tunggakan eksekusi untuk perkara korupsi, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Cessie Bank Bali (BLBI) dan kasus Yayasan Super Semar.

Kejaksaan sampai hari ini belum mengeksekusi aset Yayasan Supersemar sebesar Rp 4,4 triliun sesuai putusan Mahkamah Agung. Padahal itu jumlah yang sangat besar dan bisa membantu kas negara yang sedang dilanda kesulitan.

Kejaksaan dibawah M Prasetyo sangat lamban menangani kasus besar seperti BLBI yang hingga hari ini belum jelas ganti ruginya. Padahal sebelumnya sudah menangkap terpidana kasus BLBI yakni Samadikun Hartono. Setelah tertangkap bukannya ditindak lanjuti dituntaskan malah berhenti di tengah jalan.

Disisi lain masalah transparansi Kejaksaan juga sangat mengecewakan. Sampai saat ini M Prasetyo belum mengeksekusi uang pengganti perkara korupsi ebanyak 13,146 Triliun. Jumlah itu berasal dari piutang di Bidang Pidana Khusus sebesar Rp 3,5 triliun dan di Bidang Perdata sebesar Rp 9,6 triliun.

Duit pengganti adalah hasil korupsi yang harus dibayarkan terpidana dalam suatu perkara rasuah. Biasanya duit pengganti dibayarkan terpidana ketika putusannya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Utang Kejaksaan sebanyak 13 T lebih menunjukan M Prasetyo tidak maksimal dalam mengeksekusi suatu putusan pengadilan. Kinerja Kejasaan Agung tidak optimal bahkan tak serius melakukan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi. Ini akibat dari Kejaksaan dipimpin seorang politisi yang terbiasa melakukan diplomasi dan kompromi.

Pekerjaan jaksa sudah dianggap selesai dengan membawa terpidana ke tahap penuntutan/persidangan. Padahal, ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka tugas jaksa tidak hanya mengeksekusi terpidananya, tapi juga duit penggantinya.

Serangkaian kinerja buruk Kejaksaan Agung menandakan ketidakbecusan M Prasetyo dalam memimpin korps Adhyaksa. Kehawatiran publik terbukti dimana seorang politisi memimpin suatu lembaga penegakan hukum maka keadilan akan sulit ditegakkan. Bagaimana mau menegakan keadilan jika para pelaku korupsinya misalnya adalah orang partainya sendiri, tempat dimana dia dulu bernaung.

Related posts

Leave a Reply