Jokowi Akan Lantik Djarot Sebagai Gubernur, Kejagung Masih Sibuk Urus Mantan Gubernur

NetizenIndonesia.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya secepatnya akan melantik Gubernur Pelaksana Tugas (Plt)  Djarot Saiful Hidayat (Djarot) sebagai Gubernur Definitif DKI Jakarta. Ia berharap agar surat dari Menteri Sekretaris Negara segera sampai ke mejanya sehingga Djarot bisa dilantik sesegera mungkin.

“Secepatnya. Kami ingin semua yang sudah rampung dilantik secepatnya, baik UKP untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, dan BSSN, dan pelantikan Gubernur DKI Jakarta ya secepatnya,” Kata Jokowi.

Jika Djarot yang selama ini hanya berstatus sebagai pelaksana tugas, menerima jabatan inventaris dari Ahok, maka setelah dilantik nanti otomatis dia telah resmi menyandang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan begitu, secara otomatis pula Jokowi telah mengakui kesalahan Ahok sebagai penista agama.

Sementara di lain pihak, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), hingga kini belum juga mencabut permohonan banding atas vonis 2 tahun penjara Ahok. Padahal, permohonan banding yang diajukan Ahok sendiri telah dicabut dari jauh-jauh hari. Tapi entah mengapa Kejagung begitu ngotot seolah Ahok itu tidak bersalah.

Ahok sudah menerima dirinya dipenjara, Presiden Jokowi juga telah menegaskan dengan setegas-tegasnya akan melantik Gjarot sebagai gubernur definit menggantikan Ahok. Artinya, Jokowi telah menerima dan legowo Ahok dipenjara. Hanya tersisa Pak Jagung HM. Prasetyo yang masih bersikukuh membela Ahok.

Permohonan banding Jaksa Agung atas vonis Ahok mungkin terbilang pertama dalam sejarah. Bagaimana tidak, Vonis Hakim lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kok malah ajukan banding? Justru dengan adanya majelis hakim yang memvonis hukuman lebih tinggi daripada tuntutan JPU, Jaksa seharusnya senang. Sebaliknya, jaksa akan tidak senang bila majelis hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan JPU. Ini kok malah terbalik.

Jaksa itu adalah wakil Negara untuk memberikan keadilan bagi Masyarakat Pelapor. Jaksa menuntut terdakwa itu benar. Tetapi jika Jaksa menuntut Hakim (mengajukan banding), itu sama saja Negara menuntut Negara. Vonis lebih berat dari tuntutan, tapi Jaksanya yang banding, sementara “terdakwanya” tidak. Bahkan, Presiden Jokowi yang sudah akan melantik Djarot sebagai Gubernur, Kejagung masih sibuk mengurus si Mantan Gubernur.

 

Related posts

Leave a Reply