Jika Bukan Karena Adik Ipar Jokowi, Aksi Penyuapan Perkara Pajak Tidak Akan Terjadi?

NetizenIndonesia.com – Kasus suap yang melibatkan adik Ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo mendadak lenyap. Namun, kabar mengejutkan tiba-tiba terdengar dari Handang Soekarno, Terdakwa kasus dugaan gratifikasi pajak . Mantan Kepala Sub Direktorat dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak tersebut mengaku tidak akan mengabulkan permohonan Bos PT EK Prima, Ramapanicker Rajamohanan Nair untuk meloloskan tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar, jika bukan atas rekomendasi Arief Budi Soelistyo.

“Enggak akan mau lah saya, tugas saya seluruh Indonesia. Saya dua minggu sekali keliling Indonesia, kalau hanya Pak Mohan saja untuk urusan yang seperti itu, enggak ada artinya untuk saya,” ujar Handang, Rabu (14/6), sebagaimana dirilis kumparan.com.

Adik Ipar Jokowi tersebut masuk dalam pusaran kasus suap PT EK Prima dengan Handang. Dalam surat dakwaan disebutkan, bahwa Arif menjadi penghubung antara Ramapanicker dengan Handang. Itu sebabnya, Handang mengabulkan permohonan Rajamohan untuk meloloskan tunggakan pajak perusahaannya sebesar Rp 78 miliar.

Menurut pengakuan Handang, bila bukan karena rekomendasi Arif selaku adik Ipar Presiden Jokowi, dia enggan membantu Rajamohan menyelesaikan permasalahan pajak perusahaannya.

Kalau hanya mengurusi Pak Mohan dengan perusahaan yang seperti itu, tidak ada artinya buat saya,” kata Handang, sebagaimana dikutip katadata.co.id.

Seperti diketahui, PT EKP memiliki berbagai permasalahan pajak, salah satunya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) periode Januari 2012 hingga Desember 2014 yang jumlahnya mencapai Rp 3,5 miliar. Restitusi kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata namun ditolak, alasannya, karena PT EKP tercatat memiliki tunggakan pajak PPN atas pembelian kacang mete gelondong sebesar Rp 52,3 miliar pada Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar pada Desember 2015.

Sementara, Handang dan Rajamohanan tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 21 November 2016 di kediaman Rajamohanan di Kemayoran, Jakarta. Ketika itu, Rajamohanan diduga akan menyerahkan uang gratifikasi kepada Handang dengan bukti US$ 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar.

Related posts

Leave a Reply