Demokrasi Terancam Mati Suri; Pemerintah Ancam Menarik Diri jika “Presidential Threshold” Tak Diganti

NetizenIndonesia.com – Demokrasi di negeri ini terancam mati suri. Kebebasan rakyat dibelenggu sedemekian rupa. Rakyat dituntut patuh kepada pemerintah yang cenderung otoriter dan oligarki. Apa jadinya bangsa ini jika demokrasi yang selalu diagung-agungkan tapi pemimpinnya tak patuh terhadap konstitusi.

Kekuasaan membuat mereka jadi rakus dan serakah. Apapun dilakukan demi mempertahankan kekuasaan. Tak penting aturan dihasilkan dari hasil konsili, yang terpenting bagi mereka kekuasaan tetap dimiliki.

Kabar mengejutkan kembali terjadi. Baru-baru ini, pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum (RUU Pemilu) yang tengah berlangsung di DPR RI. Ancaman tersebut dilayangkan terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold.

Pemerintah begitu ngotot menggunakan Presidential Threshold yang lama, yakni partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Padahal keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) telah final, bahwa Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Maka, melalui keputusan tersebut, otomatis Presidential Threshold tidak berlaku lagi.

Padahal juga, pembahasan Presidential Threshold di DPR masih alot dan terbelah. Ada yang sepakat dan ada pula yang tidak sepakat dengan diterapkannya Presidential Threshold.

Ironisnya, pemerintah bukan mengayomi dengan cara menengahi perpecahan yang terjadi di DPR tersebut, memberi solusi yang terbaik agar pesta demokrasi 2019 mendatang mengahsilkan pemimpin yang terbaik. Akan tetapi pemerintah malah mengancam akan menarik diri. Lari dari masalah dengan tanpa solusi.

Related posts

Leave a Reply