Gara-gara Jaksa Parlin, Hubungan Kejagung dan KPK Semakin Memanas?

NetizenIndonesia.com – Hubungan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) nampaknya semakin memanas. Hal ini terjadi, bermula ketika Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Parlin Purba terjaring Operasi Tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Setelah terkena OTT, Parlin Purba lantas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait dengan pengumpulan data dan bahan keterangan Balai Wilayah Sungai tahun 2015-2016. Parlin diduga telah menerima uang Rp10 juta dari Amin Anwari dan Murni Suhardi.

Ternyata, uang yang diterima Parlin bukan hanya Rp 10 juta, KPK bahkan menduga sudah ada pemberian uang sebelumnya yakni sebesar Rp 150 juta.

Fenomena OTT ini membuat pihak kejaksaan penasaran dan bertanya-tanya. Bayangkan, penegak hukum yang seringkali menangangi kasus suap, malah terkena OTT dengan kasus yang sama.

Menanggapi hal itu, aksi pembelaan terhadap Jaksa Parlin pun terus dilancarkan oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan mengaku kecewa terhadap kinerja KPK.

Untuk meluapkan kekecewaannya tersebut, seorang jaksa lantas memposting foto alay dengan tulisan #OTTRecehan.

Maksud hati ingin meluapkan kekecewaannya terhadap KPK, tapi yang terjadi kedua jaksa tersebut malah terlihat mendukung kinerja KPK.

Publik menilai tindakan alay kedua jaksa tersebut seakan mempertontonkan kekecewaannya terhadap Jaksa Parlin. Sederhanya, hanya gara-gara duit receh 10 juta, citra kejaksaan menjadi buruk karena ulah Jaksa Parlin.

Tak cukup dengan memposting foto alay, baru-baru ini, pihak kejaksaan menerjunkan tim investigasi ke Bengkulu. Menurutnya, tim tersebut diterjunkan guna untuk melakukan investigasi atas kasus suap yang menjerat Jaksa Parlin.

Entah hasil apa yang nantinya akan diperoleh oleh tim tersebut setelah melakukan investigasi. Namun yang pasti, pihak kejaksaan terlihat begitu ngotot. Dengan mengirim tim investigasi ke Kajati Bengkulu, maka secara tidak langsung pihak kejaksaan tidak percaya dengan kinerja yang selama ini dilakukan oleh KPK.

Puncaknya, akibat pembelaan pihak kejaksaan yang terlalu berlebihan, jangan salahkan jika nantinya publik akan menilai lembaga penegak hukum pimpinan HM Prasetyo itu, sebagai lembaga pembela koruptor.

Related posts

Leave a Reply