Kejaksaan Agung dan Tirani Politik

NetizenIndonesia.com – Kekuasaan sejatinya adalah amanah rakyat. Dari dan untuk menjadi pelayan dan pelindung rakyat. Maka, seorang yang telah diberi amanah tersebut, sepatutnya menjaga dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya.

Namun, ada yang berbeda dengan penguasa saat ini. Mereka pongah dengan jabatan yang mereka emban. Rakyat dinomorduakan, sedang kelompoknya dibela mati-matian.

Hukum menjadi tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Inilah akibatnya, bila penegak hukum sudah berada di bawah kendali partai politik. Mudah diintervensi demi kepentingan kelompoknya sendiri.

Hukum tertulis mengontrol perilaku masyarakat, bukan berdasar keinginan penguasa kuat. Ini berarti bahwa hukum adalah perlindungan bagi hidup, kebebasan dan hak milik masyarakatnya. Hukum menjadi pelindung dan perisai. Hukum adalah alat melindungi orang-orang dari kekuasaan orang lain. Dari tirani.

Tirani selalu muncul di tengah masyarakat dalam berbagai bentuk. Dan, jika ia muncul, hak-hak asasi masyarakatnya sedikit banyak akan dinista, dipersekusi, dan bahkan dikriminalisasi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah contohnya. Sejak awal, banyak pengamat dan praktisi politik mewanti-wanti agar Kejagung jangan dilimpahkan ke HM Prasetyo, karena ia merupakan kader di salah satu partai. namun nasehat dan masukan tersebut tak didengar dan tak dihiraukan.

Akibatnya, tirani politik diobral. Diperjualbelikan, dimanfaatkan dan diperdagangkan demi melanggengkan kekuasaan. Lihatlah bagaimana manuver Kejagung saat ini. Di daerah-daerah, mereka tawar-menawar.

Baca: Membongkar Skenario Nasdem Manfaatkan Kasus Korupsi Untuk Meraih Kekuasaan

Tirani politik adalah benalu demokrasi. Kekuasaan disalahgunakan, kewenangan jadi kesewenang-wenangan, kepercayaan rakyat dikhianati, suara rakyat dibungkam, fungsi representasi direduksi, kesejahteraan rakyat jadi kesenangan diri.

Related posts

Leave a Reply