Netizen: Presidential Threshold Bentuk Kemunduran Demokrasi Jangan Pilih Partainya!!

Netizen nilai penggunaan Presidential Threshold dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Rakyat berhak memilih Calon Presiden dan wakil nya yang terbaik.

Presidential treshold secara sosiologis akan membatasi hak konstitusional warga negara yang bisa berpotensi kepada rendahnya partisipasi warga negara dalam pemilu. Apabila “presidential threshold” tetap dipaksakan masuk dalam RUU Pemilu maka dapat dipastikan undang-undang tersebut akan kehilangan pengakuannya, baik secara yuridis, politis dan sosiologis.

Maka hal itu bisa menabrak norma dalam putusan MK yang mengharuskan Pemilu 2019 dilaksanakan serentak antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
Jelas,keputusan yang akan diambil, nampaknya akan melewati proses yang alot. Lantaran, semua fraksi mempunyai keinginan atau ide yang masing-masing ingin disetujui.

Jika pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak, maka tidak mungkin menggunakan perolehan suara parlemen sebagai dasar mengusung calon presiden. Selain itu, pelaksanaan pemilu secara serentak merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Usulan pemerintah didukung oleh PDI-P, PPP, Golkar, Hanura, PKB, dan Nasdem. Sedangkan opsi 0 persen didukung oleh PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra.Sementara partai yang menginginkan presidential threshold dihapus justru menginginkan agar tidak langsung dilakukan voting. Mereka menginginkan adanya forum lobi.

Presidential threshold dinilai tidak sesuai dengan konstitusi, karena seharusnya setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih. Berikut komentar netizen:

@IsarMamak

@cibong7
@BiyanRush 

@angkusanang

Related posts

Leave a Reply