Presidential Threshold 20% dan Senyum Lebar Para Calon Koruptor

NetizenIndonesia.com – Selama ini, lemahnya leadership para presiden yang naik pasca-Reformasi telah ditambal dengan cara yang salah, yaitu merebut dominasi dukungan partai politik di parlemen. Efeknya, fungsi kontrol parlemen jadi tumpul, karena mayoritas partai politik kemudian harus bermain politik dua kaki. Pengkhianatan terhadap trias politica itulah yang telah merusak demokrasi kita, sekaligus yang telah mendorong terjadinya korupsi kekuasaan secara massif baik di lembaga eksekutif dan legislatif.

Pada 2019 kita akan menghadapi pemilu serentak. Pileg dan Pilpres yang bersifat serentak sebenarnya memberi kita kesempatan untuk memiliki presiden dan parlemen yang bersifat independen satu sama lain. Dan itu bagus untuk sistem presidensial, sekaligus memungkinkan lahirnya check and balances antar lembaga tinggi negara. Kekuasaan jadi bisa lebih terawasi.

Tapi kesempatan itu sepertinya juga akan dirusak oleh pemerintah yang kini berkuasa dan sejumlah partai pendukungnya yang sejak dini telah mematok angka presidential treshold 20%. Dengan mengajukan angka treshold 20%, partai-partai tadi sebenarnya sedang mendesain agar siapapun yang naik menjadi pimpinan eksekutif, mereka tetap diajak dalam bahtera pemerintahan.

Di tengah kecenderungan kian sederhananya jumlah partai politik yang bisa duduk di kursi parlemen, dan di sisi lain Pemilu Legislatif, tidak lagi menghasilkan pemenang yang dominan (karena jumlah perolehan suara relatif terdistribusi normal). Maka, ambang batas 20% akan mendorong terus terjadinya koalisi besar dalam tiap pencalonan presiden.

Apa akibatnya?

Pertama, dengan tren sebagaimana yang telah disebutkan, pemilihan presiden tidak akan lagi bisa diikuti oleh lebih dari dua calon presiden. Lebih buruk lagi, desain angka Presidential Threshold 20% bahkan bisa jadi hanya akan menghasilkan calon tunggal.

Kedua, dengan desain koalisi besar untuk pencalonan presiden tersebut, maka parlemen akan semakin kehilangan fungsi kontrolnya dan akan lebih banyak menjadi lembaga penstempel seluruh kebijakan pemerintah. Persis, di situlah potensi korupsi politik yang bersifat gigantik (besar-besaran), sebagaimana kasus Bank Century, atau skandal korupsi e-KTP potensial muncul. Kekuasaan yang tak mendapatkan kontrol pastilah cenderung korup.

Jadi, meski di atas kertas angka Presidential Threshold 20% seolah memungkinkan bagi munculnya lebih dari dua pasangan calon presiden, dalam praktiknya, ambang batas tersebut hanya bisa menghasilkan dua pasangan calon presiden saja, dan bahkan mungkin hanya calon tunggal.

Related posts

Leave a Reply