Rakyat Bayarin Bunga Utang Koruptor BLBI Rp70 Triliun Per Tahun

Jakarta – Kasus mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, ternyata skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada krisis moneter 1998 itu juga sudah membuat rakyat Indonesia harus menanggungnya hingga saat ini. Dalam program itu, pemerintah melakukan penyertaan berupa obligasi rekap kepada bank-bank yang memenuhi persyaratan. Bank menerima obligasi rekap senilai aset kredit macet sebagai ganti atas aset macet bank yang diserahkan kepada pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset-aset kredit macet itu dihargai 100…

Read More

Menunggu KPK Panggil Penerbit SKL BLBI

Jakarta – Kasus mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sempat terabaikan kembali diusut. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta keterangan pemegang saham Bank Dagang Negera Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim, terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Pengungkapan secara tuntas kasus ini, selain penting karena besarnya uang yang harus dikembalikan ke negara, juga bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa ini terkait tindak pidana korupsi. Seperti diketahui, selama ini gagalnya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa jadi karena uangnya tidak pernah kembali utuh, meskipun orangnya dihukum, sehingga tidak memberikan efek…

Read More

Tersangka Utama Skandal BLBI adalah Megawati ?

Penyelidikan kasus BLBI terus bergulir. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Tumenggung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK mengungkapkan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, dalam hal ini Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia pada 2004. Syafruddin dinyatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara, ditetapkan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal…

Read More