Presidential Threshold 20%, Ketakutan Terhadap Parpol Baru

JAKARTA – Pernyataan beberapa Partai Politik (Parpol) yang tegas mendukung Presidential Threshold 20% untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang menyiratkan ketakutan dan kekhawatiran parpol tersebut dengan kehadiran parpol-parpol baru. Untuk diketahui, hingga saat ini Parpol yang mendukung antara lain PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, sedangkan yang menolak adalah PAN dan Gerindra. Sementara yang belum memutuskan sikap, diantaranya PKB, Demokrat, Hanura. PDIP menyatakan, ambang batas pencalonan presiden di angka 20% karena di porsi tersebut menunjukkan adanya kapasitas yang mumpuni bagi calon presiden dan wakil presiden sebelum terjun ke perhelatan demokrasi akbar…

Read More

Hak Angket KPK Bukti Ketidakmatangan Politik

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengeluarkan suatu keputusan yang kontroversial dwngan menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak sedikit pihak yang menilai keputusan yang diambil tersebut terkesan dipaksakan. Usulan hak angket bermula ketika KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani, politikus Partai Hanura, terkait kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Kasus mega korupsi e-KTP yang saat ini sedang ditangani oleh KPK diduga melibatkan banyak anggota DPR. Hak angket diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Read More

Presidential Threshold, Masih Relevankah?

Jakarta – Penentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu, masih menjadi polemik. Terdapat dua isu mengenai ambang batas dalam RUU tersebut, pertama adalah ambang batas partai politik yang boleh menjadi anggota DPR RI. Kedua, ambang batas partai politik boleh mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan rinciannya, Parliamentary Threshold yang diusulkan pemerintah sebesar 3,5 persen, sedangkan Presidential Threshold 20-25 persen. Sejumlah fraksi di DPR ingin meningkatkan Parliamentary Threshold menjadi 5-10 persen. Alasannya, untuk konsolidasi demokrasi dengan…

Read More