Hak Angket KPK Bukti Ketidakmatangan Politik

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengeluarkan suatu keputusan yang kontroversial dwngan menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak sedikit pihak yang menilai keputusan yang diambil tersebut terkesan dipaksakan. Usulan hak angket bermula ketika KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani, politikus Partai Hanura, terkait kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP). Kasus mega korupsi e-KTP yang saat ini sedang ditangani oleh KPK diduga melibatkan banyak anggota DPR. Hak angket diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…

Read More