Rakyat Bayarin Bunga Utang Koruptor BLBI Rp70 Triliun Per Tahun

Jakarta – Kasus mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ternyata berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, ternyata skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada krisis moneter 1998 itu juga sudah membuat rakyat Indonesia harus menanggungnya hingga saat ini. Dalam program itu, pemerintah melakukan penyertaan berupa obligasi rekap kepada bank-bank yang memenuhi persyaratan. Bank menerima obligasi rekap senilai aset kredit macet sebagai ganti atas aset macet bank yang diserahkan kepada pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Aset-aset kredit macet itu dihargai 100…

Read More

Meramal Nasib PDIP Pasca Megawati Lengser

Dirasa cukup jenuh memimpin PDI Perjuangan (PDIP) selama 18 Tahun, Megawati Soekarnoputri dikabarkan berencana mundur sebelum gelaran Pilpres 2019 dari partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berulang kali mengungkapkan kepenatannya bergelut di dunia politik. Mega menyampaikan hal tersebut saat menghadiri HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret 2017 lalu. “Saya berkata kepada diri saya, mereka (kader) itu, kok, enggak kapok-kapok. Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun karena tidak mudah, apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai…

Read More

Tersangka Utama Skandal BLBI adalah Megawati ?

Penyelidikan kasus BLBI terus bergulir. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin A. Tumenggung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK mengungkapkan bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham, dalam hal ini Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia pada 2004. Syafruddin dinyatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara, ditetapkan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal…

Read More