Ahok Efek Menggerus Suara Partai Pendukung di Pilpres 2019

Jakarta – Dijatuhkannya hukuman penjara selama 2 tahun kepada Basuki Tjahja Purnama alias Ahok oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengakibatkan tergerusnya suara partai pendukung di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Kalahnya PDI Perjuangan dalam Pilgub Banten merupakan salah satu awal dari Ahok effect. Padahal, Rano Karno merupakan cagub petahana yang didukung oleh PDIP, sebagai partai pemenang Pemilu 2014 silam. Dukungan PDIP terhadap pasangan Rano-Embay tak berujung pada kemenangan. Terlebih saat itu Ahok telah resmi menyandang status sebagai terdakwa penodaan agama yang menjadi perhatian luas publik Indonesia dan sangat sensitif…

Read More

Gerindra Yakin Pilpres Kali Ini Prabowo Menang

Jakarta – Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) masih dua tahun lagi, namun banyak partai politik telah menyiapkan langkah untuk bertarung memperebutkan kursi Indonesia 1. Salah satunya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Meski sudah gagal dalam dua kali keikutsertaan memperbutkan kursi panas di Istana, namun Partai Gerindra tetap optimis akan kembali mengusung Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang. “Kami fiks, kembali mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Menurut dia, Prabowo masih sangat layak untuk maju di…

Read More

Presidential Threshold 20%, Ketakutan Terhadap Parpol Baru

JAKARTA – Pernyataan beberapa Partai Politik (Parpol) yang tegas mendukung Presidential Threshold 20% untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang menyiratkan ketakutan dan kekhawatiran parpol tersebut dengan kehadiran parpol-parpol baru. Untuk diketahui, hingga saat ini Parpol yang mendukung antara lain PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, PKS, sedangkan yang menolak adalah PAN dan Gerindra. Sementara yang belum memutuskan sikap, diantaranya PKB, Demokrat, Hanura. PDIP menyatakan, ambang batas pencalonan presiden di angka 20% karena di porsi tersebut menunjukkan adanya kapasitas yang mumpuni bagi calon presiden dan wakil presiden sebelum terjun ke perhelatan demokrasi akbar…

Read More

Presidential Threshold 20% Tidak Mencerminkan Negara Demokrasi

JAKARTA – Mendekati Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2019, batas minimun perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di parlemen untuk bisa mengusung calon presiden atau Presidential Threshold kian hangat diperbincangkan. Hal tersebut kembali menjadi wacana serius berbagai kalangan. Pemerintah sendiri menghendaki diberlakukannya Presidential Threshold dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar 20-25%, seperti pernah diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Alasannya, proses pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan dukungan riil sebagaimana pemilihan calon anggota legislatif, terlihat dari jumlah suara yang diperoleh partai politik pada pemilu legislatif. Parpol…

Read More

Presidential Threshold, Masih Relevankah?

Jakarta – Penentuan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu, masih menjadi polemik. Terdapat dua isu mengenai ambang batas dalam RUU tersebut, pertama adalah ambang batas partai politik yang boleh menjadi anggota DPR RI. Kedua, ambang batas partai politik boleh mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan rinciannya, Parliamentary Threshold yang diusulkan pemerintah sebesar 3,5 persen, sedangkan Presidential Threshold 20-25 persen. Sejumlah fraksi di DPR ingin meningkatkan Parliamentary Threshold menjadi 5-10 persen. Alasannya, untuk konsolidasi demokrasi dengan…

Read More