Belenggu Demokrasi Itu Bernama “Presidential Threshold”

NetizenIndonesia.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Melalui keputusan tersebut, secara otomatis menghapuskan ambang patas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Jika Presidential Threshold diberlakukan, maka secara tidak langsung tindakan tersebut telah melanggar konstitusi (inkonstitusional). Logika penggunaan presidential threshold dengan angka 20 hingga 25% adalah sebuah pola pikir yang mempertontonkan bahwa bangsa ini sedang mengalami degradasi demokrasi. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, maka sepatutnya  pemilihan calon pemimpin juga dilakukan dan diselenggarakan dengan cara-cara demokratis. Bukan dengan memberi batas kepada calon pemimpin, namun sejatinya takut,…

Read More