Dave Laksono Tegaskan Batasan Keterlibatan TNI dalam Pengamanan Demo Mahasiswa: Jaga Profesionalisme!

Key Highlights

• Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti peran TNI dalam pengamanan demo mahasiswa.
• Dave menekankan pentingnya pemisahan tugas antara TNI dan Polri sesuai undang-undang.
• Ia menyerukan agar TNI menjaga profesionalisme dan menghindari politisasi institusi militer.

Dave Laksono Menyoroti Batasan Peran TNI dalam Pengamanan Aksi Mahasiswa

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan unjuk rasa mahasiswa kerap menjadi topik diskusi hangat, terutama dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dave Laksono, baru-baru ini memberikan pandangannya yang tegas mengenai batasan dan legalitas peran TNI dalam situasi semacam ini. Menurut Dave, prinsip utama yang harus ditegakkan adalah pemisahan tugas yang jelas antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan amanat undang-undang.

Dasar Hukum dan Profesionalisme Institusi

Dave Laksono menekankan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer. Sementara itu, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penanganan unjuk rasa, adalah domain utama Polri. "Keterlibatan TNI dalam pengamanan demo harus didasari oleh permintaan resmi dari Polri dan hanya dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, bukan sebagai garda terdepan," ujar Dave. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 7 ayat (2) yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di mana salah satunya adalah membantu Polri dalam menjaga ketertiban umum. Namun, bantuan tersebut bersifat suplementer dan bukan substitutif.

Menghindari Politisasi dan Mempertahankan Netralitas

Lebih lanjut, politisi dari Partai Golkar ini menyoroti pentingnya TNI menjaga netralitas dan profesionalisme. Keterlibatan aktif TNI secara berlebihan dalam urusan sipil, seperti pengamanan demo, dikhawatirkan dapat mengikis citra netralitas institusi dan bahkan memicu persepsi politisasi militer. Dave menyarankan agar setiap keputusan melibatkan TNI dalam pengamanan publik harus dipertimbangkan secara matang dan transparan, dengan prioritas tetap pada peran Polri. Ia menambahkan, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan polemik dan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Dampak pada Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi

Pandangan Dave Laksono ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kehadiran aparat militer yang berlebihan dalam pengamanan demo dapat menciptakan iklim intimidasi bagi para demonstran, yang pada akhirnya dapat membatasi ruang gerak ekspresi publik. Pentingnya pemisahan tugas ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan unjuk rasa dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, yang merupakan ciri khas penegakan hukum oleh kepolisian, bukan dengan pendekatan represif yang identik dengan militer.

Dave Laksono percaya bahwa dengan memegang teguh koridor hukum dan profesionalisme masing-masing institusi, baik TNI maupun Polri dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa saling tumpang tindih. Pengamanan kegiatan publik yang besar, seperti unjuk rasa atau bahkan acara massal lainnya seperti Digiland Run 2026: Jakarta Siaga Penutupan Jalan Hari Ini, Simak Rute & Imbasnya!, memang membutuhkan koordinasi yang matang. Namun, identitas peran masing-masing harus tetap dipertahankan demi menjaga iklim demokrasi yang sehat dan menjamin hak-hak sipil warga negara. Diskusi mengenai hal ini akan terus relevan seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.